INDEF: Konsep Holding Migas Masih Gantung

Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum terdapat konsepsi yang jelas. Ia menyebutkan, Adapun tiga poin yang dikritisi INDEF, seperti;

"Mekanisme pembentukkan struktur holding dan landasan hukum, pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis, hingga upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi." ungkap Enny di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ia meminta publik harus dapat kejelasan mengenai critical point?tersebu. "Apalagi kita tahu BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis,? tegasnya.

Seperti diketahui, usai menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di sektor pertambangan, Pemerintah telah memulai langkah baru dalam pembentukkan induk usaha (holding) di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang ditargetkan rampung sebelum Maret 2018.

Enny menegaskan, dibutuhkan kajian yang komprehensif dalam merealisasikan holding BUMN Migas ini. Selain memiliki fungsi bisnis seperti umumnya.

?Katanya Pertamina juga harus memiliki fungsi agent of development dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia, tapi tidak lantas anak usaha Pertamina dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core-nya. Kita harus benar-benar menjadi ini sebagai upaya reformasi dalam rangka pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya,? imbuh Enny.

Oleh karenanya, ia pun meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok dalam pelaksanaan holding BUMN migas.

?Kita tidak mau karena holding ini kedepannya ada anggapan BUMN seperti Pertamina bakal memonopoli banyak sektor tapi padahal hanya menjadi sapi perah,? tutup Enny.