Tak ingin terjadi fraud, Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai satuan kerja Kemenkop dan UKM di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM mulai 2018 akan tampil dengan paradigma baru dalam pengelolaan dana bergulir.
Direktur Utama?LPDB-KUMKM Braman Setyo mengungkapkan hal itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang Koperasi dan UKM yang diadakan di Surabaya, Kamis (14/12/2017).
"Jika sebelumnya LPDB terkesan eksklusif dan sulit diakses maka mulai 2018 LPDB bersifat inklusif. Artinya, LPDB terbuka dalam menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga pemerintah lainnya, lembaga penjaminan, asosiasi, maupun perusahaan fintech dalam membuka akses dan layanan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia," tegas Braman Setyo.
Sedangkan dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan terhadap mitra, LPDB akan memberikan akses dan pengembangan pada sistem-sistem berbasis financial technology. "Rencananya, kami akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan fintech seperti Amartha, TaniHub, TaniFund. Namun untuk permohonan dana melalui manual juga akan kami terima," ujarnya.
Braman Setyo mengatakan bahwa pada tahun 2018?mendatang LPDB menekankan pada trisukses, yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian.
"Ketiganya harus serempak, tidak bisa kalau sukses penyaluran dan pemanfaatan, namun gagal dalam pengembalian, itu sama saja bohong. Intinya dengan paradigma baru ini, saya tak ingin ada satu rupiah pun terjadi fraud.?Meski demikian, pintu LPDB saya buka seluas-luasnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Braman menjelaskan bahwa mulai 2018 akan dikucurkan pembiayaan untuk wirausaha pemula (WP) dengan plafon pinjaman maksimum Rp50 juta.
Mengenai kinerja, Braman menjelaskan bahwa selama 2006 sampai Agustus 2017 LPDB sudah merangkul 4.300 mitra dengan dana tersalur Rp8,4 triliun. Sementara sisa outstanding dana LPDB sampai Agustus 2017 masih sebesar Rp1,2 triliun. Artinya, dari yang berputar di mitra yang sampai pada 2017 sebesar Rp2 triliun, baru Rp800 miliar yang sudah kembali ke LPDB. Sisanya atau Rp1,2 triliun masih berputar atau revolving.
"Ini yang saya minta dinas-dinas untuk proaktif mendatangi mitra, apa ada kesulitan atau yang lain," pinta Braman.
Sepanjang 2006-Agustus 2017 jumlah UMKM-nya sebanyak 1.014.000 dengan jumlah tenaga kerja 1.837.000 orang. "Setelah saya dilantik memang ada ada dua permasalahan yang harus diselesaikan yaitu membereskan pembukuan di masa sebelum saya dan bagaimana mengembangkan LPDB ke depannya," sebutnya.
Mengenai alokasi 2018, Braman menjelaskan LPDB menyiapkan dana sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah itu sebanyak Rp480 miliar atau 40% dialokasikan untuk koperasi simpan pinjam (KSP), Rp360 miliar atau 30% untuk UMKM termasuk di antaranya Rp100 miliar untuk wirausaha, Rp120 miliar atau 10% untuk koperasi sektor riil, dan Rp240 miliar bagi LKB/LKBB.
"Untuk menyaring mitra, maka Jamkrida dan Jamkrindo akan menjadi ujung tombak yang menganalisis kelayakan kredit di awal, kita juga merangkul Biro Kredit Pefindo, yang akan menjadi semacam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia bagi LPDB," pungkasnya.
Rencananya, Braman akan memperluas jangkauan pelayanan dengan menempatkan pegawai di dinas koperasi provinsi, sebagai unit layanan perpanjangan tangan LPDB, yang semua biayanya akan ditanggung LPDB.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ning Rahayu
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement