Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Serapan Anggaran Pemkab Tangerang Baru Mencapai 80 Persen

Serapan Anggaran Pemkab Tangerang Baru Mencapai 80 Persen Karyawan Bank Indonesia Cabang Kendari mengecek uang kertas di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (15/6). Bank Indonesia sudah mempersiapkan pasokan uang untuk kebutuhan Lebaran sebesar Rp167 triliun sementara khusus di Sulawesi Tenggara BI menyiapkan Rp2 triliun. | Kredit Foto: Antara/Jojon
Warta Ekonomi, Tangerang -

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengevaluasi tingkat serapan anggaran tahun 2017 yang untuk sementara hingga pekan kedua pada Desember telah mencapai 80 persen.

"Kami sudah melakukan rapat evaluasi. Untuk sementara memang belum semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaporkan serapan tersebut," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Tangerang Soma Atmaja di Tangerang Sabtu (16/12/2017).

Soma mengatakan rapat evaluasi dilakukan bertahap agar penggunaan anggaran dapat dilaporkan segera ke Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Dia mengatakan penyerapan anggaran itu masih berjalan dan belum final karena sebagian proyek sedang berjalan.

Namun pihaknya mengakui keterlambatan penyerapan anggaran karena ada kendala di lapangan seperti proyek pelebaran jalan akibat proses pembebasan tanah.

Sedangkan APBD Kabupaten Tangerang tahun 2017 sebesar Rp4,6 triliun, dominal untuk bidang kesehatan, pendidikan, insfrastruktur dan berbagai kegiatan lainnya.

Pihaknya mengacu pada tahun 2016, bahwa serapan anggaran mencapai 90 persen, hal itu karena semua kegiatan berjalan dengan kendala yang minim.

Soma menambahkan semua SKPD dapat melaksanakan tugas secara maksimal sesuai rencana yang sudah diputuskan.

Meski begitu, capaian serapan anggaran itu belum final karena masih menunggu laporan dari masing-masing SKPD hingga 28 Desember 2017.

Menurut dia, masalah pembebasan lahan untuk kepentingan publik seperti jalan dan bangunan mengalami kendala karena kadang pemilik enggan menjual dan perlu ada pendekatan tersendiri.

Demikian pula pemilik lahan kadang meminta harga lebih tinggi dari nilai jual obyek pajak (NJOP) setempat padahal tanah tersebut dipergunakan untuk publik.

Dia menambahkan, rapat evaluasi juga untuk mengetahui sejauhmana 25 program unggulan Pemkab Tangerang yang pro terhadap warga sudah dijalankan. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: