Warta Ekonomi, Makassar -
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, mengajak insan pers alias jurnalis untuk ikut memerangi berita bohong alias hoax. Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. Berita bohong bila tidak diantisipasi sejak dini dikhawatirkan akan merusak pesta demokrasi.
"Hoax itu membahayakan demokrasi. Makanya, jurnalis ataupun media memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Laode, saat diskusi Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) tentang 'Peran Media di Pilkada Sulsel 2018' di Warkop Sija, Kota Makassar, Rabu, (27/12/2017)
Dalam diskusi tersebut, Laode mengingatkan para jurnalis terkait tiga fungsi media yang harus dipegang teguh. Rinciannya yakni sosial kontrol, pendidikan dan hiburan. Dalam mewartakan rangkaian perhelatan Pilgub Sulsel, Laode pun menyampaikan media harus memenuhi tiga unsur tersebut. Utamanya dalam sosial kontrol dan pendidikan politik.
Laode melanjutkan Bawaslu bersama KPUD selaku penyelenggara pilkada memang menaruh atensi terkait pemberitaan, baik di media umum maupun media sosial atau medsos. Diakui dia, yang paling sulit untuk dikontrol adalah informasi maupun pemberitaan di medsos yang terkadang kurang bisa dipertanggungjawabkan.?
Menurut Laode, guna mengawasi pemberitaan di medsos, pihaknya meminta setiap kandidat mendaftarkan akun resminya. Dari situ, penyelenggara setiap saat akan mengawasi konten yang disebarkan ke publik. Disinggung soal akun bodong yang kerap menyebar kampanye hitam, ia menyebut akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk ditindaki.?
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Herwanita, turut mengajak jurnalis dan media untuk senantiasa menjaga netralitas pada pilkada. Setiap pemberitaan haruslah proporsional dan berimbang. Jangan sampai, kata dia, ada media yang memberikan porsi pemberitaan lebih besar kepada kandidat tertentu. Termasuk melakukan framing untuk pencitraan.?
"Menghadapi Pilgub Sulsel 2018, kami akan berfokus melakukan pengawasan pada pemberitaan terkait pilkada, penyiaran dan iklan politik. Jangan sampai (jurnalis dan media) terkena politik uang dan menyampaikan isu SARA," pungkas perempuan berhijab itu.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement