Mengawali Upaya Indonesia Tanggulangi Sampah Plastik

Sampah telah menjadi masalah dunia sejak dahulu. Namun, kini perhatian masyarakat global tertuju pada banyaknya sampah, terutama sampah plastik yang tersebar ke seluruh penjuru laut dan mencemari ekosistem tersebut.

Indonesia sendiri disebut-sebut sebagai negara terbesar nomor dua di dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. Klaim tersebut didukung dengan luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni sekitar 99.000 kilometer.

Meski sulit menghindari klaim tersebut karena sampah laut juga mengalir dari negara lain lewat arus laut, Indonesia masih sulit menanggulangi masalah sampah laut lantaran pengelolaan dari darat yang belum optimal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sebagian besar faktor penyebab pencemaran sampah plastik adalah buruknya manajemen sampah di darat serta aktivitas masyarakat di wilayah pesisir atau sebagian kecil sampah yang berasal dari kapal.

"Langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi produksi sampah yang berjenjang dan melibatkan beragam pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal, provinsi, nasional, hingga internasional," katanya.

Purnawirawan jenderal itu memberikan contoh upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi masalah sampah laut, yakni dengan menggelar survei bersama Bank Dunia dan pemerintah Denmark di 15 kota di Indonesia untuk mengatasi masalah sampah laut serta melakukan riset dengan Amerika Serikat untuk mengetahui kandungan plastik di dalam perut ikan di kedua negara.

Hasil survei menunjukkan bahwa sampah plastik laut yang mencemari perairan Indonesia merupakan masalah yang nyata.

"Akan tetapi, pada saat yang sama, kami juga menemukan di beberapa pulau, bahwa dua per tiga jumlah botol plastik yang mencemari pulau-pulau itu berasal dari perairan sejauh Asia Selatan," ungkapnya.

Susun Rencana Aksi

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengatasi sampah plastik di laut yang di dalamnya memuat tentang pengembangan bioplastik, pengelolaan sampah menjadi energi, daur ulang sampah, serta penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah maupun memfasilitasi mereka agar bisa melakukan kerja sama di tingkat internasional dalam pengelolaan sampah.

Rencana aksi nasional tersebut disusun dalam dalam lima pilar, yakni melakukan perubahan perilaku, mengurangi produksi sampah di darat, mengurangi produksi sampah dari aktivitas di laut, mengurangi produksi dan penggunaan sampah, serta meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan, dan penegakan hukum.

Untuk menunjukkan keseriusan, pemerintah Indonesia juga telah bertekad untuk mengurangi mengurangi sampah di lautan sebesar 70 persen pada tahun 2025 dan menginvestasikan sebesar 1 miliar dolar AS untuk program pengelolaan sampah.

Salah satu upaya perubahan perilaku, yakni dengan kerja sama antara Kemenko Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pengembangan dan penerapan kurikulum muatan kemaritiman yang juga mencakup upaya penanganan sampah plastik yang mengancam laut Indonesia.

Kerja sama kedua institusi akan ditindaklanjuti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud dan Kedeputian IV Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman untuk melakukan pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pendidikan muatan kemaritiman yang dilaksanakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai wadah dan/atau sarana mengembangkan perubahan pengetahuan, wawasan, nilai, kepedulian, sikap dan perilaku yang mendukung pembangunan kemaritiman.

Sosialisasi melalui kampanye dan pemberian penghargaan kepada individu dan lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum bermuatan kemaritiman juga menjadi pokok kerja sama antara Kemendikbud dan Kemenko Kemaritiman.

Di sisi lain, upaya pengolahan limbah sampah juga terus dilakukan, misalnya dengan mengembangkan teknologi aspal plastik, mengolah limbah sampah menjadi sumber energi hingga mengolah limbah menjadi barang yang dapat digunakan kembali.

Pengolahan limbah sampah plastik terutama yang berbentuk kresek menjadi campuran aspal telah dilakukan di Bali dan Bekasi sebagai pilot project?(proyek percontohan). Metode itu juga langsung diterapkan di jalan nasional di Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Sampah botol plastik, juga telah dimanfaatkan sejumlah merek fesyen ternama untuk diolah melalui program Bottle2Fashion. Produk yang dihasilkan diantaranya kaus polo, sarung tangan hingga pakaian dalam yang terbuat dari proses daur ulang botol plastik dan melibatkan produsen fesyen ternama.

Galang Dukungan

Luhut di sela Konferensi Kelautan Dunia yang digelar di markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, awal Juni lalu telah meminta kerja sama dunia internasional untuk membantu menangani masalah sampah plastik yang mencemari laut.

Sampah plastik laut bahkan disebut-sebut telah menimbulkan kerugian sebesar 1,2 miliar dolar AS di bidang perikanan, perkapalan, pariwisata, dan bisnis asuransi.

"Ini bisa berujung pada malapetaka jika kita tidak segera bergerak karena pengangguran bisa menimbulkan masalah kemiskinan dan sosial dan akan berujung pada radikalisme dan terorisme," katanya.

Kampanye mengenai penanganan sampah plastik laut disampaikanya kepada pemimpin ASEAN juga negara-negara yang telah menanggulangi masalah tersebut dengan dukungan teknologi mumpuni. Kepada negara-negara Nordik, yakni Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia, Pemerintah mengharapkan bantuan agar bisa sukses mengubah sampah plastik menjadi sumber energi yang penting bagi Indonesia.

"Sangat penting bagi kami untuk memperoleh pengalaman dan teknologi pengolahan sampah menjadi energi dalam perumusan kebijakan," kata Luhut.

Permintaan pemerintah langsung terjawab kala pemerintah Denmark melalui Bank Dunia menyumbangkan dana sebesar Rp11,8 miliar melalui dana perwalian multidonor untuk program kelautan, sampah laut, dan sumber daya pesisir Indonesia sebagai upaya mendukung penanganan sampah laut.

"Sampah plastik telah menjadi tantangan bagi kita semua. Hari ini kita akan tandatangani kontribusi Denmark pada dana perwalian multidonor untuk program kelautan, sampah laut, dan sumber daya pesisir Indonesia," kata Perdana Menteri Denmark Lars Rasmussen yang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kontribusi pemerintah Denmark pada dana perwalian multidonor untuk program kelautan, sampah laut, dan sumber daya pesisir Indonesia, akhir November lalu.

Meningkatnya kepedulian akan keselamatan lingkungan, pemerintah Jepang juga telah menawarkan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada Indonesia.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendorong kerja sama tersebut lantaran teknologi itu sudah diterapkan di Shinigawa Incineration Plant di Tokyo. Di pusat pengelolaan sampah itu, sekitar 600 ton sampah dikonversi menjadi 10 s.d. 15 megawatt per harinya.

Pusat pengelolaan sampah itu mengurus sampah yang dibuang oleh 9,3 juta orang di 23 distrik di Tokyo. Selain diubah menjadi energi listrik, di fasilitas tersebut sampah juga dijadikan bahan baku semen.

Kendati bukan masalah baru bagi dunia dan Indonesia, mengawali upaya penanganan sampah menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah demi peningkatan kualitas hidup rakyat juga memberi peluang mendorong roda perekonomian negara di masa mendatang.