Menguji Sinergi BUMN Holding

Tahun 2017 segera berakhir dan memasuki Tahun 2018. Satu tahun, tentu bisa menjadi penilaian bagi sebuah perusahaan apakah mencapai target atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemegang saham. Tidak terkecuali badan usaha milik negara (BUMN), semua korporasi berharap memiliki performa keuangan yang lebih baik dan berkesinambungan.

Karena itulah, Menteri BUMN Rini Soemarno menekankan betul bahwa BUMN harus bekerja keras meningkatkan kinerja keuangan agar bisa lolos dari derita kerugian.

Dalam Rapat Koordinasi CEO BUMN, di Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Desember 2017, Rini mengumpulkan 115 dirut BUMN untuk mengikuti Forum Group Discussion mengenai berbagai hal mengentai permasalahan yang dihadapi perusahaan milik negara.

Pada kesempatan itu, masalah BUMN rugi menjadi salah satu agenda pembahasan, selain mendukung pencapaian tujuan pembangunan khususnya investasi (capex) BUMN, akselerasi proyek strategis nasional dalam rangka mendorong konektivitas, kapasitas dan daya saing.

Rini mengedepankan bagaimana BUMN melakukan sinergi untuk bersama-sama saling membantu agar dapat membangkitkan keuangan BUMN-BUMN rugi.

"Jumlah perusahaan yang merugi pada akhir tahun 2017 sebanyak 13-14 perusahaan, menurun dibanding sebanyak 24 BUMN yang mengalami defisit pada semester I 2017," katanya.

Kementerian BUMN terus berupaya menurunkan jumlah BUMN rugi. Satu per satu dicari penyebab kerugian perusahaan, apakah karena kalah bersaing di pasar, rugi yang sudah terjadi bertahun-tahun, atau rugi karena ketidakmampuan manajemen (direksi) dalam menjalankan roda peruahaan.

Dari data Kementerian BUMN, 24 BUMN yang merugi di semester I-2017, antara lain PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), Perum PFN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero) Perum Damri, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Danareksa (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas (Persero), dan PT Istaka Karya (Persero).

Meski menempuh beberapa angkah strategis ke depan, Rini memperkirakan sampai akhir tahun 2017, masih terdapat BUMN yang rugi seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel PT Kertas Leces, PT Dirgantara Indonesia dan PT Merpati Nusantara Airlines. Rini pun menargetkan total rugi BUMN pada 2017 sebesar Rp4 triliun, turun dari sebesar Rp5 triliun tahun 2016 dan Rp13 triliun pada 2013.

Dua BUMN dengan rugi terbesar yaitu Garuda Indonesia dan Krakatau Steel masing-masing di atas Rp1 triliun. Khusus untuk Garuda, kerugian lebih terjadi karena perusahaan ini terjebak dalam perang tarif dan rute penerbangan internasional yang tidak efisien. Sedangkan Krakatau Stell kerugiannya membengkak disebabkan antara lain adanya dumping baja dari China.

Untuk itu, BUMN yang merugi harus melakukan efisiensi, termasuk menjalin sinergi antarperusahaan. BUMN yang memiliki bisnis atau usaha yang sama juga diarahkan digabung atau membentuk holding (induk usaha).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah terus memperhatikan pengelolaan BUMN secara profesional, di mana keputusan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi dari BUMN tersebut.

"Tidak hanya untuk diri sendiri, buat bayar gaji ke-13 sampai ke-17. BUMN harus diurus atau dikelola dengan baik. Menkeu minta ke Menteri BUMN, tata kelola harus diperkuat supaya BUMN jadi bidang usaha yang bisa diandalkan sesuai tujuan pendirian," kata Sri.

Holding

Penggabungan beberapa perusahaan ke dalam satu induk usaha BUMN (Holding BUMN) dalam setahun terakhir gencar diberitakan di media masa. Pemerintah menilai bahwa menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan perusahaan milik negara dari keterpurukan agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta sejenis.

Holding BUMN Pertambangan yang menggabungkan empat BUMN yaitu PT Inalum, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan Timah Tbk, dimana Inalum sebagi induk usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Pembentukan holding BUMN Pertambangan dinilai dapat menjadikan industri pertambangan Indonesia dapat bersaing dan setara dengan perusahaan-perusahaan besar sejenis di dunia.

"Holding BUMN pertambangan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan," kata Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin.

Holding BUMN Pertambangan diarahkan untuk mengakuisisi maupun eksplorasi wilayah penambangan, integrasi, dan hilirisasi. Sementara dalam jangka panjang, holding ini akan masuk sebagai salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company.

Terbentuknya Holding BUMN Pertambangan, menyusul holding yang telah terbentuk sebelumnya yaitu, Holding BUMN Semen, Holding BUMN Pupuk, dan Holding BUMN Perkebunan.

Meskipun mendapat kritik tajam dari sejumlah kalangan dan termasuk DPR, Kementerian BUMN tetap melanjutkan pembentukan holding BUMN lainnya. Lima holding BUMN yang sedang antri untuk dituntaskan yaitu Holding BUMN Energi, Holding BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan, Holding BUMN Konstruksi dan Jalan Tol, Holding BUMN Perumahan, dan Holding BUMN Pangan.

Pembentukan Holding BUMN Energi yang menjadikan PT Pertamina sebagai induk akan membawahi PT Perusahaan Gas Negara (PGN), ditargetkan selesai pada kuartal I 2018, bersamaan dengan terbentuknya Holding BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, mengatakan bahwa tidak ada persoalan-persoalan signifikan dalam pembentukan holding tersebut karena Pertamina, Pertagas, dan PGN telah berkomitmen untuk mewujudkannya.

Selain holding, Kementerian BUMN juga menempuh pola restrukturisasi dengan merampingkan jumlah anak usaha yang dimiliki perusahaan "plat merah" seperti anak usaha BUMN yang berbisnis di sektor logistik.

PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Bulog, PT Kereta Api Indonesia (Persero), masing-masing memiliki anak usaha yang bisnisnya sama di bidang logistik. Hal ini yang dianggap tidak efisien.

"Nah ini akan kita jadikan satu, merger, mereka semua memiliki saham di perusahaan gabungan itu," tegas Rini.

Demikian juga BUMN yang memiliki usaha jasa rumah sakit, pengelolaannya akan disatukan sehingga bisa memiliki kapasitas usaha yang lebih besar.

Infrastruktur

Selama tiga tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, gencar membangun infrastruktur dan menjadikannya sebagai program prioritasnya guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Untuk itulah, BUMN sebagai agen pembangunan dan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi langsung berinisiatif untuk ikut berperan dalam sektor infrastruktur.

Total anggaran untuk infrastruktur Indonesia hingga 2019 mencapai Rp5.500 triliun. Angka ini terbilang fantastis lantaran akan dibangun sejumlah mega proyek seperti proyek listrik 35.000 MW, lebih dari 1.000 km jalan tol, bandara, hingga pelabuhan dan infrastruktur lainya.

Kementerian BUMN yang ditugasi pemerintah, langsung bergerak cepat merespon program tersebut sesuai dengan perannya sebagai agen pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"BUMN dikonsentrasikan untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, utamanya pembangunan konektivitas darat, laut dan udara," kata Rini.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh investasi infrastruktur di Indonesia. Bukan hanya infrastruktur jalan tol atau bandara, tapi juga jaringan listrik maupun gardu induk. Ratusan proyek sedang dibangun untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa, khususnya infrastruktur transportasi di darat, laut dan udara.

Pembangunan infrastruktur meliputi konektivitas darat pengembangan sistem transportasi terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran dan tol, serta pengembangan monorail dan rel kereta api baru. Keyakinan pemerintah bahwa pembangunan infrasruktur menjadi strategi terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi, juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan memberikan jaminan langsung kepada BUMN yang mengerjakan proyek infrastruktur dalam memperkuat struktur permodalan BUMN agar berjalan lancar tanpa hambatan. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, BUMN lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan dunia terkait pemberian pinjaman lunak untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Kami ingin pastikan BUMN dikelola dengan neraca yang sehat. Kami juga berjanji untuk memberikan jaminan bagi pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Jaminan kepada BUMN akan meningkatkan kemampuan leverage mereka," kata Sri Mulyani.

Senada dengan itu, praktisi bisnis yang juga pendiri "Rumah Perubahan", Rhenald Kasali memuji berlanjutnya pengalihan anggaran APBN kepada creating value?di bidang infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur tidak lagi sekadar diselesaikan kemudian diserahkan kepada pemerintah. Tapi yang penting adalah pembangunan itu bisa mendapatkan nilai dan pajak yang dikontribusikan lebih besar, lapangan pekerjaan lebih banyak walaupun deviden dalam jangka pendek belum bisa terlalu besar," ujarnya.

Kementerian BUMN menargetkan laba seluruh BUMN pada tahun 2018 sekitar Rp250 triliun, meningkat dibanding laba tahun 2017 yang diproyeksikan mencapai Rp197 triliun, yang didorong sejumlah program strategis yang dijalankan korporasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan ada sejumlah sasaran yang ingin dicapai kementerian pada rencana kerja antara lain capaian aset BUMN antara Rp7.000 triliun-Rp7.500 triliun. Belanja modal (capex) berkisar Rp550 triliun-Rp700 triliun dan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara Rp40 triliun-Rp 43 triliun, pajak Rp200 triliun-Rp 275 triliun.

Sinergi BUMN diharapkan tetap menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi usaha sehingga perusahaan lebih kompetitif tidak hanya di pasar lokal tetapi juga bisa bersaing di tingkat global. Selain sinergi BUMN selama 2018 juga ditekankan pentingnya hilirasi kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.