Pekerja mengangkat karung berisi beras di Pasar Beras Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (13/1). Sejumlah pedagang beras, mendukung kebijakan pemerintah menstabilkan harga beras dengan melakukan impor karena harga beras di pasaran terus merangkak naik, sepekan terakhir dari Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram, akibat pasokan dari petani turun hingga 75 persen. | Kredit Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan jika di Sulawesi Selatan karakter pasar khusus untuk komoditas beras cenderung kepada oligopsoni.
"Ada berbagai macam pasar, ada monopoli, monopolistik, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Khusus untuk beras ini, cenderung kepada oligopsoni," ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak, di Makassar, Sabtu (13/1/2018).
Ia mengatakan, dirinya tidak setuju jika distribusi pasar beras ini dimonopoli, tetapi lebih kepada karakter pasar oligopsoni yang menguntungkan para pedagang.
Ramli menjelaskan, karakter pasar oligopsoni di lapangan ini memperlihatkan kecenderungan penjual lebih diuntungkan daripada pembeli, karena satu penjual bisa berpindah dari pembeli satu ke yang lainnya. Panjangnya rantai distribusi ini kemudian membuat para pedagang beras mencari pilihan untuk membeli beras sesuai dengan harga yang diinginkan para pedagang.
"Rantai distribusi yang panjang yang membuat semua kacau. Siapa yang diuntungkan, yah banyak yang masuk dalam rantai distribusi ini, sedangkan user sama petaninya tidak mendapatkan untung besar," katanya.
Dari pemantauan hasil sidaknya juga dibeberapa pedagang besar di kawasan utara kota Makassar, ia menemukan adanya kenaikan harga beras dikarenakan beras yang dibelinya juga dari para pengumpul dinaikkan.
"Di tingkat bawah saja, antara pedagang yang satu dan lainnya itu tidak sama dalam penentuan harga, meskipun harganya beda sedikit sekali. Itu karena pembeli yang banyak sehingga ada pilihan kalau mau membandingkan harga," jelasnya.
Menurut dia, satu hal yang perlu dibenahi adalah dengan memotong rantai distribusi yang dianggapnya cukup panjang sehingga banyak pihak yang diuntungkan dalam skema ini.
"Ini setelah saya tiga tahun bertugas di wilayah Sulawesi Selatan dan saya sudah menyusuri semuanya, mulai dari tingkat petani, pengumpul, pedagang kecil, sedang dan besar hingga ke penjual. Jadi, lama saya lakukan investigasi dan hasilnya memang mencengankan, rantai distribusi harus dipotong," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
