Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada industri minyak dan gas yakni PT Pertamina (Persero), hari ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bangladesh Power Development Board (BPDP) tentang pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh VP Power New Renewable Energy Pertamina Ginanjar dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood dan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka.
"Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017 lalu," jelas VP Communication Pertamina Adiatma Sardjito dalam keterangannya.
Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) dan Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1400 MW.
Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.
Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp26,3 triliun, dimana proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencananya, konstruksi akan dimulai tahun 2019.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Fauziah Nurul Hidayah
