Mengenang Jasa Si Rajawali Kepret atas Laut Natuna Utara

Jasa mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli cukup besar dalam penamaan Laut Natuna Utara yang terbukti berhasil menaikkan posisi tawar Indonesia di panggung regional dan global.

Pengamat hubungan internasional dari UIN Jakarta, Teguh Santosa, mengatakan penggunaan nama Laut Natuna Utara sebuah tindakan yang brilian dan juga menegasakan kedaulatan Indonesia. Selain itu, penamaan tersebut memperlihatkan penghormatan kepada perdamaian dan stabilitas kawasan.

Ia mengatakan apresiasi mesti disampaikan kepada Rizal Ramli dan Deputi Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang menginisiasi pembuatan peta baru NKRI dan penamaan Laut Natuna Utara.

"Strategi Pak Rizal Ramli terbukti berhasil menaikkan posisi tawar kita di hadapan Amerika Serikat dan China. Setelah ini, kita harus hati-hati mengelolanya. Jangan terjebak pada kepentingan sempit salah satu pihak, tetapi harus menjadikan kepentingan nasional sebagai pedoman," kata Teguh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Tercatat, inisiasi mantan menko yang terkenal dengan julukan Si Rajawali Kepret itu telah menjadi salah satu topik yang dibicarakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis dalam kunjungan ke Indonesia pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Mattis bertemu Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Menurut Mattis, perairan di utara Natuna adalah sebuah titik strategis yang menentukan di kawasan yang mereka sebut Indo-Pasifik.

"Bagi Amerika Serikat, keberanian dan keteguhan hati Indonesia mengubah nama di perairan utara Pulau Natuna dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dapat mereka gunakan sebagai pintu masuk untuk mengimbangi pengaruh Republik Rakyat China di kawasan ini," ujarnya.

Teguh menambahkan klaim China atas perairan di Laut China Selatan yang dikenal dengan istilah nine dashed lines telah memicu ketegangan di kawasan. Upaya China membangun pangkalan militer di sebuah pulau di wilayah yang mereka klaim itu pun telah meningkatkan kehati-hatian banyak negara, termasuk Amerika Serikat yang tidak ingin kehilangan kontrol.

"Indonesia kini berada persis di tengah dua kepentingan yang sedang berhadap-hadapan. Terlepas dari siapa yang merasa diuntungkan oleh keputusan Indonesia mengubah nama itu, pemerintah Indonesia harus tetap mengedepankan kepentingan nasional," pungkasnya.