Batal Bangun Gedung Baru, DPRD Balikpapan Alokasikan untuk Penanganan Banjir

Batalnya pembangunan gedung DPRD Kota dengan anggaran pembangunan yang diplot selama 4 tahun total Rp180 miliar, rencana akan dialihkan untuk penanganan banjir kota Balikpapan.

 

Ketua DPRD Abdulloh mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi pembatalan proyek pembangunan gedung dewan.

 

“DPRD meminta kepada wali kota selaku tim teknis, udah dikirim baru kemarin dikirim belum ada jawaban,” beber Abdulloh usai Paripurna Istimewa HUT Kota Balikpapan (9/2/2018).

 

Abdulloh membenarkan anggaran itu nantinya dialihkan kepada infrastruktur penangan banjir. “Iya kita alihkan untuk infrastruktur penangan banjir. Kalau dijelaskan panjang,” katanya.

 

Sementara wali kota Balikpapan Rizal Effendi belum melihat surat resmi dewan yang meminta dibatalkan. 

“Nanti kita lihat, kalau surat dari dewan sudah masuk, apa saja pertimbangannya. Nanti kita lihat lah,” ujarnya.

 

Namun Rizal menyatakan pengalihan anggaran itu juga belum dipastikan mengingat daftar kebutuhan masyarakat yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang melebihi Rp7 triliun.

 

“Sementara kemampuan keuangan kita terbatas jadi uang yang ada itu pasti bermanfaat kalau ada proyek yang tidak jadi dilaksanakan atau ada sisa anggaran,” katanya.

 

Hanya saja belum bisa dipastikan pengalihan anggaran pembangunan DPRD. yang pasti akan dibahas dan dilakukan perubahan rencana di APBD perubahan 2018.

 

“Nggak bisa ditentukan sekarang karena harus dibahas dulu di APBD perubahan, tidak bisa langsung begitu saja,” jelasnya.

 

Hal senada disampaikan wakil wali kota Rahmad Mas’ud bahwa ada regulasi dan mekanisme yang harus dilakukan jika memang dibatalkan pembangunan gedung DPRD. “Juga kita konsultasikan kepada instansi terkait jangan sampai kembali menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

 

Rahmad sependapat jika alokasi anggaran itu dialihkan penanganan banjir. “Saya kira seperti disampaikan ketua dewan bagus kalau itu untuk penangangan banjir,” tukasnya.

 

Diketahui sebelumnya pembangunan gedung DPRD direncanakan 4 tahun dengan multiyears 2017-2020 dengan anggaran Rp180 miliar untuk 5 lantai.

 

Lokasi berada disebelah kantor Pemkot menghadap ke laut. Pembatalan ini menurut  Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh karena ada kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat.

 

Saat ini gedung dewan belum dibangun karena masih tahap proses lelang kepada pihak swasta. Dengan adanya usulan pembatalan ini, proses lelang dihentikan.