Kredit Foto: Antara/Priyo Widiyanto
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Noviandri mengatakan penambahan kursi direksi di tubuh PT Pertamina tidak melalui sebuah kajian-kajian. Ia menilai penambahan direksi ini akan menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan Pertamina.
"Penambahan ini akan memperberat kerja Pertamina, Pertamina harus rogoh kocek US$1 juta lebih untuk biaya operasional serta gaji para direksi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Penambahan direksi ini melalui surat Nomor: SK-39/MBU/02/2018, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, tertanggal 09 Februari 2018.
Selain itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Anggaran untuk mengaudit keuangan di PT Pertamina.
"Jangan-jangan penambahan direksi Pertamina merupakan modus yang digunakan untuk menggerogoti keuangan perusahaan menjelang Pemilu 2019 nanti," tegasnya.
Selain itu, dirinya mengaku khawitir dengan penambahan direksi di tahun politik, "Kenapa? di tahun politik ini Pertamina akan di goreng dengan isu-isu yang menyesatkan, isu yang tidak pro rakyat, dan lain sebagainya." tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Vicky Fadil
Editor: Vicky Fadil
