Jabar Dukung Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2)

Adapun, isu kesulitan para pelaku usaha properti dalam perizinan perumahan di sejumlah daerah dan hal ini sering menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih mengemuka.

Padahal menurut Aher, pihaknya serius memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan. Bahkan, katanya, tahun 2017 lalu, Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Pemprov Jabar dinilai telah berhasil dalam penyederhanaan prosedur perizinan perumahan. Izin yang semula selesai dalam tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi satu sampai tiga hari kerja saja," kata Aher.

Untuk lebih memperlancar urusan perumahan terjangkau yang layak huni ini, maka masyarakat perlu pro-aktif dalam gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, serta pengembang, untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2015-2016, untuk Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai pemasok rumah subsidi terbesar, yakni 87.091 Unit.

Sementara itu Ketua DPW Perwiranusa Provinsi Jawa Barat, Yan Permana, menyebut membangun rumah untuk masyarakat dengan dukungan FLPP, merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan sebagai anak bangsa.

Maka membangun perumahan secara profesional, kredibel, fokus, dan konsisten menjadi pilar dalam membangun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan properti sesuai dengan potensi dan kapasitas yang ada," katanya.

Yan juga menyatakan pihaknya akan turut andil pro-aktif dalam mempercepat program pemenuhan 'backlog housing' Nasional dengan mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk terlibat secara kontekstual, proporsional, dan aplikatif dalam mewujudkan rumah yang layak, sehat, aman dengan harga terjangkau demi peningkatan kesejahteraan MBR. (Ant)