Menhub: Kerja Sama dengan Swasta Bisa Hemat Rp1-3 Triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan dengan adanya kerja sama swasta terkait pembiayaan proyek infrastruktur transportasi bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp1-3 triliun dalam setahun.

"Bisa Rp1-3 triliun setahun. Tahun ini kita akan mengikutsertakan empat perusahaan Sarana Multi Infrastruktur, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Danareksa dan Bahana, total proyek Rp10-15 triliun," kata Budi usai dalam Nawabakti PT Sarana Multi Infrastruktur di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Budi menjelaskan permodalan dari pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara memberikan ruang gerak yang lebih banyak bagi pembangunan proyek-proyek strategis, sehingga tidak mengandalkan dana APBN.

Dia menyebutkan salah satu proyek yang pendanaannya disumbang oleh pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yaitu LRT Jabodebek.

"Tadinya mau pakai APBN saja karena 'hopeless', tetapi dengan adanya pinjaman ini ada payung dan terjamin karena enggak bisa main-main, jelas semua datanya," tuturnya.

Program kerja sama pembiayaan tersebut, menurut Budi, sangat diharapkan di daerah-daerah yang memiliki APBD serta APBN yang terbatas.

"Pelayanan ini bukan hanya hukum, tetapi juga kelembagaan yang berkaitan dengan pendanaan. Saya pikir satu era yang bagus supaya bisa dilaksanakan di daerah-daerah. Saya tidak bisa membayangkan di daerah-daerah itu ingin membangun, tetapi tidak mempunyai sumber daya yang baik, dengan cara ini bisa disubstitusi," ujarnya.

Proyek yang akan dikerjasamakan, di antaranya adalah KA Makassar-Parepare, kemudian Bandara Tarakan, Labuan Bajo, Lampung dan Baubau. "Minggu depan kita akan lelang Makassar-Parepare," ucapnya.

Dia menjelaskan untuk proyek jalur KA Makassar-Parepare bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan tender akan dilakukan dalam beberapa tahap, pertama untuk prasarana, kemudian pengoperasian.

"Dengan format-format seperti ini, skema pembangunan dilakukan awal dan dioperasikan, ini pembelajaran yang baik bagi kementerian untuk memberikan ruang-ruang kepada investor dan operator masuk ke dalam. Investor tidak mesti bank, siapa saja yang sanggup melakukan di situ," katanya.

Intinya, Budi mengatakan format kerja sama pembiayaan tersebut agar mendapatkan dana segar yang bisa menalangi kekurangan dana untuk proyek yang tidak lagi bergantung dari APBN.