16 Ribu Warga Sangihe Belum Rekam KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Olgha Makasidamo mengatakan wajib KTP yang belum melakukan perekaman masih diatas angka 16 ribu orang.

"Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masih ada 16.769 orang wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP di Sangihe," kata Olgha Makasidamo di Tahuna, Rabu.

Menurut dia, jumlah wajib KTP sampai dengan akhir Maret 2018 tercatat sebanyak 112.335 orang dan yang sudah melakukan perekaman 95.566 orang atau 84 persen.

"Dari 15 kecamatan yang ada di Sangihe, tercatat kecamatan Tabukan Utara yang paling banyak warganya yang belum melakukan perekaman KTP yaitu 2.749 orang," kata dia.

Dia mengatakan, penduduk yang belum melakukan perekaman KTP sebagian besar berada di luar daerah karena kepentingan pekerjaan sehingga tidak sempat melakukan perekaman.

"Sebagian besar wajib KTP yang belum melakukan perekaman berada di luar daerah," kata dia.

Sedangkan wajib KTP yang belum melakukan perekaman dan berada di tempat, kata dia hanya sebagian kecil.

"Wajib KTP yang berada ditempat dan belum melakukan perekaman KTP hanya sekitar lima ribu orang," kata dia.

Jumlah ini tersebar di semua kecamatan yang ada di kabupaten Sangihe dan sementara dilakukan pendekatan melalui pemerintah kampung dan kelurahan.

"Wajib KTP yang belum melakukan perekaman dan berada di tempat sementara dilakukan pendekatan untuk bersedia datang ke kantor Dukcapil untuk dilakukan perekaman," kata dia.

Target pemerintah daerah, kata dia semua wajib KTP tahun 2018 harus sudah dilakukan perekaman KTP-e.

"Kami mengimbau kepada semua wajib KTP yang belum melakukan perekaman agar segera datang ke kantor dinas Dukcapil setiap jam kerja untuk dilakukan perekaman," kata dia.

Kalaupun tidak dapat datang, kata dia petugas dinas Dukcapil siap melakukan perekaman di kecamatan pada kunjungan kerja setiap bulan.

"Petugas Dukcapil juga setiap bulan melayani perekaman KTP di kecamatan pada saat pelaksanaan kegiatan "Me'daseng" yang merupakan program rutin pemerintah daerah," kata dia.