Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan akan memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni, di wilayah Bandung Raya.
"Ya saya paling di Bandung saja, paling jauh di Soreang lah, (memantau) di seputaran Bandung Raya saja," kata Iriawan usai melakukan video conference Desk Pilkada Jawa Barat dengan kabupaten/kota, di Gedung Sate Bandung, Selasa (26/6/2018).
Pihaknya optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat yakni Pilgub Jawa Barat dan 16 pilkada tingkat kabupaten/kota yang akan dilaksanakan besok bisa berjalan dengan lancar dan aman.
"Insya Allah Pilkada Serentak Jawa Barat secara umum, yakni untuk pilgub dan 16 kabupaten/kota akan berjalan baik, kami akan terus memantau. Dari hasil laporan tadi, kami optimis pilkada akan berjalan lancar," kata dia.
Berdasarkan hasil rapat melalui video conference dengan desk pilkada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, kata Iriawan, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh logistik untuk pilkada sudah sampai hingga kecamatan di kabupaten/kota.
"Barusan video conference dengan kabupaten/kota. Saya di provinsi dengan aparat di kabupaten/kota semua hadir, pada prinsipnya saya memastikan logistik pemilu sudah ada di kab kota di kecamatan. Dan semua mengatakan tidak ada masalah," kata dia.
Pihaknya juga meminta penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota agar memperhatikan hak-hak politik pemilih pemula, aparat TNI/Polri dan para pensiunan bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat.
"Dan tadi di cek di lima kabupaten/kota, semua menyatakan sudah mengantisipasinya hal tersebut," kata dia.
Selain itu, lanjut Iriawan, pihaknya juga meminta kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2018 agar mengantisipasi TPS rawan.
"Yang kedua dengan TPS rawan, saya minta supaya betul-betul diantisipasi karena pemda setempat, Polri, KPU, Bawaslu, tahu betul TPS rawan. Sehingga itu harus jadi perhatian," kata dia.
Ia menyontohkan potensi TPS rawan ada di Kota Cirebon yakni pemilih yang terdaftar atau memiliki KTP Kota Cirebon namun secara geografis wilayah mereka masuk ke Kabupaten Cirebon.
"Solusinya tadi saya minta Penjabat Wali Kota Cirebon untuk mencari TPS yang persis di perbatasan," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: