Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap memberikan keterangan pers kinerja APBN 2018 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5). Menkeu menyatakan kinerja APBN hingga April 2018 mengalami perbaikan ke arah positif yang dilihat dari pertumbuhan pendapatan, hingga belanja negara yang mencapai Rp582,9 triliun atau 26,3 persen dari total belanja negara APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Anggota Komisi XI DPR RI Elviana menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani soal tantangan berdebat mengenai utang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
"Bu, kenapa tidak berani debat dengan Pak Rizal?" kata Elviana dalam rapat kerja dengan Kemenkeu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (2/7/2018).
"Kan saya debatnya sama Komisi XI dalam hal ini. Saya Menteri Keuangan, saya bukan tukang debat, jadi saya mengelola fiskal," jawab Sri Mulyani.
Sebelum menyinggung soal debat, Elviana sempat bercerita kalau dirinya berada dalam satu grup WhatsApp dengan Rizal Ramli. Dalam grup tersebut, ia mengaku mendapatkan masukan-masukan mengenai isu perekonomian terkini. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan sejumlah isu yang dibahas di grup aplikasi pesan instans itu, di antaranya menyangkut pelemahan rupiah dan masalah utang.
"Apakah APBN bisa berjalan bila pemerintah tidak menarik utang baru dalam dua atau tiga bulan saja? Jadi, saya hanya menyampaikan bahwa kami mendapat masukan juga di luar forum-forum seperti ini. Di satu sisi, yang mereka sampaikan ada benarnya juga," kata Elviana.
Menanggapi pertanyaan itu, Sri Mulyani menjawab bahwa APBN pada kenyataan masih bisa dijalankan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam APBN 2018 telah disetujui dengan defisit 2,19 persen terhadap PDB atau sekitar Rp325,9 triliun.
"Kalau harga minyak naik dan kursnya melemah, penerimaan pajak kita naik karena pajak migas dan PNBP meningkat, makanya kalau hanya murni dari situ, sebetulnya APBN kita defisitnya bisa lebih kecil. Karena subsidi harus ditambah, maka ada pengeluaran tambahan. Tapi secara total postur, kita akan tetap di maksimum (defisit) 2,19 persen," kata Sri Mulyani.
Menkeu juga menegaskan bahwa semua penjelasan yang ia berikan selalu mengacu kepada Undang-Undang yang merupakan informasi publik.
"Kami ingin ekonomi kita tetap aman, terjaga, relatif dalam hal ini walaupun ada goyangan tapi tetap terjaga, berkelanjutan dan tetap bisa menciptakan 'progress' perbaikan," ujar Sri Mulyani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
