MUI Jabar Minta Tahan Diri Soal #GantiPresiden2019

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, mengimbau semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika politik saat ini seperti adanya kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tanda pagar (tagar), atau #gantipresiden2019.

"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro (terhadap #gantipresiden2019) atau yang kontra (terhadap #gantipresiden2019). Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, HM Rafani Akhyar, di Bandung, Rabu (1/8/2018).

Rafani mengatakan, setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air terkait dengan jelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019 tampaknya sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.

Menurut dia, situasi ini patut dicermati agar dinamika politik tetap berjalan pada koridor demokrasi yang sudah disepakati, sebaliknya bila tidak terkendali dan mengarah pada tindakan inkonstitusional sudah bisa dipastikan akan menimbulkan situasi buruk yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Terkait dengan perkembangan politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini adalah maraknya politisasi agama terutama melalui medsos kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #gantipresiden," kata dia.

"Bahkan sudah melakukan kegiatan Deklarasi pada tanggal 29 Juli 2018 di Batam dan menimbulkan konflik antar anak bangsa di sana," lanjut Rafani.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, di Jawa Barat akan ada deklarasi ganti presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.

"Sehingga tekait dengan rencana deklarasi #gantipresiden di Jawa Barat yang momentumnya bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, MUI Jawa Barat mengimbau, sekali lagi agar semua pihak dapat menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan baik yang pro maupun yang kontra deklarasi #gantipresiden tersebut sehingga kondusifitas Wilayah Jawa Barat dapat kita jaga secara bersama-sama," kata dia.

Ia menyatakan, kegiatan #gantipresiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjungtinggi demokrasi.

Pihaknya menilai desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional Presiden RI saat ini yang mempunyai hak untuk dipilih kembali.

Seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat tentang calon-calon Pilpres 2019 siapa pun calonnya sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, Bangsa Indonesia saat ini akan menghadapi hajat besar yang merupakan even internasional, yaitu Asian Games 2018 yang tentu saja mata dunia akan memandang ke Indonesia.

"Sehingga untuk menjaga nama baik bangsa, seluruh komponen masyarakat Indonesia harus turut mensukseskan Asian Games 2018. Segala kegiatan yang berpotensi mengganggu kondusifitas wilayah baik selama rangkaian kegiatan Asian Games maupun sesudahnya sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan," kata dia.