Parah, KIPP Soroti Perilaku Elit Politik Indonesia

Wacana pemilihan presiden (pilpres) 2019 bersifat elitis. Bahkan hanya dibicarakan oleh kalangan elit saja demi mengejar kemenangan semata. Padahal seharusnya Pilpres menjadi ajang pendewasaan demokrasi untuk Indonesia.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menjelaskan ada banyak isu yang harusnya dibahas dalam koalisi sebelum mengajukan nama presiden dan wakil presiden dalam pemilihan 2019 mendatang, di antaranya kesenjangan kemiskinan, korupsi, dan berbagai masalah sosial ekonomi dan politik. Selain itu, konstelasi bangsa Indonesia di dunia internasional juga harus menjadi pertimbangan dalam pilpres nanti.

"Pada intinya KIPP memandang parpol dan elit politik Indonesia seharusnya memikirkan kepentingan bangsa dalam mengajukan calon presiden, tidak hanya menghitung menang kalah semata,"  ujarnya di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Idealnya, tambah Kaka, harus menghadirkan figur pasangan yang merupakan solusi untuk bangsa Indonesia saat ini ke depan. Sebab pilpres menjadi proses pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi untuk bangsa. Selain itu, lemahnya kepercayaan kepada kelembagaan baik negara maupun kelembagaan lainnya harus menjadi pertimbangan dalam pilpres, sehingga calon yang disodorkan adalah calon yang mampu untuk membangun kepercayaan.

"Wacana pilpres yang nampak lebih elitis, tak dapat menjawab tantangan ke depan, sehingga perlu wacana alternatif," imbuhnya.

Ia mencontohkan wacana ketimpangan pusat dan daerah, bukan hanya dijawab dengan mengajukan sosok dari daerah, tetapi mengangkat isu ketimpangan pusat dan daerah tersebut. 

"isu-isu seperti itu seharusnya menjadi bagian pertarungan ide di antara parpol dan para kandidat," katanya.