BPS: Demokrasi Indonesia Naik Kelas

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, indeks demokrasi Indonesia mencapai angka 72,11 pada 2017. Jika dibandingkan 2016 yang sebesar 70,09, angka tersebut masih dalam kategori sedang. Metodologi penghitungan ini menggunakan sumber data review surat kabar lokal, dokumen perda dan pergub, wawancara mendalam, dan focus group discussion.  

"Perubahan 2016 sampai 2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil naik menjadi 78,75; hak-hak politik 66,63; dan lembaga-lembaga demokrasi 72,49," kata Suhariyanto  di kantor BPS, Jakarta Rabu (15/8/2018).

Sementara itu, kata dia, perkembangan indeks demokrasi Indonesia 2017 di semua provinsi tidak ada yang mengalami penurunan. Semua provinsi memiliki nilai IDI di atas 60, artinya tidak ada provinsi dengan IDI pada kategori buruk. Sebanyak empat provinsi berada pada kategori ‘baik’ dan sisanya berada pada kategori ‘sedang’.

"Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi kategori baik, yaitu DKI Jakarta 84,73; DIY 83,61; Kalimantan Utara 81,06; dan Bangka Belitung 80,11," kata dia.

Lanjut dia, terdapat indikator demokrasi Indonesia penilaian buruk, yakni ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, presentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, dan demonstrasi yang bersifat kekerasan.

Selain itu, peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemda.