Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang usai penandatanganan nota kesepahaman percepatan pinjaman daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/12). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman percepatan pinjaman daerah yang bertujuan agar proses pinjaman yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk pembangunan infrastruktur daerah bisa dicairkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) secara lebih cepat atau paling lambat 40 hari sejak dokumen diterima lengkap dan benar yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Percepatan Koordinasi Pinjaman Daerah. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan soal cicilan utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2019 mendatang dengan nilai Rp400 triliun mendapat banyak tanggapan. Bahkan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, juga merespon hal tersebut.
Darmin mengatakan, cicilan utang sebanyak Rp400 triliun bukan cuma utang di masa pemerintah Jokowi. Melainkan, juga terdapat cicilan utang pemerintahan sebelumnya. Sehingga ia memastikan, cicilan tersebut merupakan hasil akumulasi keseluruhan yang harus ditanggung pemerintah saat ini.
"Itu adalah akumulasi dari dulu," ujarnya di Jakarta (22/8/2018).
Ia mencontohkan, ada utang utang pemerintah di masa lalu yang harusnya jatuh tempo sudah lama namun diperpanjang. Sehingga, setelah perpanjang itu habis, maka jatuh temponya saat ini.
"Itu malah pendek sekali dibikinnya utang, hanya sampai 2007-2008, kemudian kita perpanjangan 10-an tahun, ya jatuh tempo sekarang," tambahnya.
Ia menegaskan, jika ada yang mengatakan utang tersebut disebabkan oleh pemerintahan Jokowi, maka hal itu tidaklah benar. Karenan hal tersebut merupakan akumulasi dari semua pemerintahan sejak krisis.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
