Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian militer ketika menunggu Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah ketika berkunjung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (3/5). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung peralatan tempur buatan dalam Indonesia karena Brunei tertarik untuk membeli kendaraan tempur dan persenjataan serta menyaksikan keterampilan prajurit TNI. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pemberangusan aksi deklarasi #2019GantiPresiden menjadi "kampanye" terburuk bagi bakal calon presiden Joko Widodo.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan Jokowi telah melakukan kekeliruan karena membiarkan aksi larangan dan penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden. Ia mengatakan pelarangan dan penolakan tersebut merupakan wujud kemunduran demokrasi.
"Mas Jokowi, melarang diskusi-diskusi dan gerakan-gerakan aspirasi publik adalah kampanye terburuk untuk Mas Jokowi. Kami dan banyak melawan sikap-sikap otoriter, bahkan sampai dipenjara 1,5 tahun. Jangan tarik mundur demokrasi. You are in power, tolong pakai cara-cara elegan," katanya dalam akun Twitter sebagaimana dikutip di Jakarta, Minggu (26/8/2018).
Mas @jokowi, melarang diskusi2 dan gerakan2 aspirasi publik adalah "kampanye" terburuk untuk mas @jokowi . Kami dan banyak kawan2 melawan sikap2 otoriter, bahkan sampai di penjara 1,5 tahun. Jangan tarik mundur demokrasi ???????? You are in power, tlg pakai cara2 elegan ????????
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) 26 Agustus 2018
Sebelumnya, pihak kepolisian tidak memberikan izin serta meminta pembatalan acara deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah seperti di Surabaya, Pekanbaru, dan Bangka Belitung. Selain itu, terjadi pula aksi demonstrasi dan penolakan terhadap kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden oleh organisasi masyarakat di daerah tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
