Massa di Gorontalo Tolak Deklarasi Ganti Presiden, Masalahnya?

Sejumlah massa yang diketahui mahasiswa di Gorontalo melakukan aksi demo di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo. Meminta pihak kepolisian setempat tidak mengeluarkan izin deklarasi 2019 ganti presiden yang rencananya digelar pada Jumat (7/9/2018) mendatang.

Koodinator Aksi, Nurdin Lasimpala, menjelaskan melihat aksi deklarasi hastag 2019 ganti presiden yang dilaksanakan pada beberapa daerah, terbukti menciptakan suasana curiga, perpecahan, dan konflik di tengah masyarakat. Bahkan memberikan dampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Olehnya itu, ia meminta agar kepolisian tidak mengeluarkan izin yang dimaksud.

"Kami meminta agar deklarasi disimpang lima pada Jumat (7/9/2018) nanti  tidak diberikan izin oleh Polda Gorontalo," ujarnya di Gorontalo, Senin (3/9/2018).

Ia menambahkan, deklarasi tersebut hanya bakal menimbulkan konflik di tengah masyarakat Gorontalo. Karenanya ia mengutuk aksi yang dinilainya provokatif itu.

"Kami mengutuk aksi-aksi provokatif kelompok, perorangan yang berupaya memecah belah persatuan bangsa demi kepentingan sesaat," katanya.

Sementara,  Kasubdit I Intelkam Polda Gorontalo, AKBP Rahmat mengaku telah menerima surat akan diselenggarakannya deklarasi 2019 ganti presiden di Gorontalo. Untuk itu, bakal dipelajari terlebih dahulu, apakah bisa diberikan izin atau tidak terhadap gerakan ganti presiden.

"Kami pelajari, apakah itu diberikan izin atau tidak, semua tergantung kepada pimpinan," imbuhnya.

Diketahui, selain menggelar aksi, para mahasiswa juga sempat membakar spanduk dan poster menolak aksi deklarasi #2019gantipresdien yang terdapat gambar Ahmad Dani dan Neno Warisman.