Ketua Umum DPP Hiswana Migas Eri Purnomo Hadi (kiri) didampingi Koordinator Bidang LPG DPP Hiswana Migas Heddy S Hedian (dua kanan) Ketua DPD III Hiswana Migas Juan Tarigan (tengah) Ketua DPC HM DKI Jaya Anita Dewi (kanan), Ketua Bidang LPG DPC HM DKI Jaya Donny (dua kanan) saat meninjau Pangkalan Gas di kawasan Manggarai, Jakarta, Jumat (8/12). | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Elpiji seberat 3 kilogram sulit didapatkan pada sejumlah daerah di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Provinsi Lampung, sehingga hal tersebut banyak dikeluhkan warga pengguna bahan bakar gas tersebut.
Warga setelampat menyebutkan, kondisi itu diperparah dengan tingginya harga gas bersubsidi tersebut yang mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000. Sementara, harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp18.000.
Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, mengatakan kelangkaan elpiji 3 kg itu disebabkan sikap Pertamina sebagai pemasok yang kurang tegas dalam memberikan sanksi pada agen atau pangkalan yang melakukan 'permainan' harga dan distribusi gas bersubsisdi tersebut.
"Harus ada sikap tegas terhadap oknum yang bermain di balik kelangkaan ini, sehingga tidak terus-menerus terjadi. Makanya perlu dievaluasi agen dan sistemnya," ujarnya di Lampung Selatan, Minggu (16/9/2018).
Nanang juga menilai, kelangkaan dan mahalnya epliji 3 kg merupakan masalah klise yang terjadi setiap tahunnya. Karena itu, harus ada evaluasi dan efek jera pada agen atau pangkalan yang nakal.
"Bila perlu cabut saja izinnya," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
