Misbakhun Tegaskan RAPBN 2019 Bukti Jokowi Pro Rakyat Kecil

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai postur Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sudah tepat dan membuktikan bahwa Pemerintah Jokowi dinilai sangat pro rakyat kecil. Menurut Misbakhun, dengan volume anggaran belanja sebesar Rp2.439,7 triliun di RAPBN 2019, pemerintah akan lebih menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat kecil dan mendorong kualitas sumberdaya manusia (SDM).

"Di sektor kesehatan, ada peningkatan kepesertaan BPJS. Selain itu penerima bantuan iuran (PBI) naik dari 92 juta Orang itu dinaikan menjadi 96 juta. Disisi peningkatan kualitas SDM, pemerintah Jokowi banyak menaikkan beasiswa dari level pendidikan dasar hingga jenjang S2 dan S3 lewat LPDP," kata Misbakhun dalam diskusi di Media Center Pressroom DPR RI, Selasa (25/9/2018).

Legislator dari Dapil Jawa Timur II ini menambahkan pemerintah Jokowi juga berkomitmen memberantas kemiskinan secara struktural lewat mekanisme dana desa. Dengan kenaikan dana desa dari Rp60 triliun menjadi Rp73 triliun di RAPBN 2019, itu membuktikan bahwa Jokowi serius memberantas kemiskinan di level desa. Aspek lain untuk mengurangi kesenjangan wilayah, Jokowi juga sangat berkomitmen dengan fokus pembangunan, bukan hanya infrastruktur saja, tetapi juga peningkatan kualitas SDM.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kita menghadapi permasalahan kesehatan yang sangat struktural diantaranya adalah di stunting yaitu kekurangan gizi, dan pemerintah sangat serius baik itu dalam penetrasi dana desa itu dipakai untuk membangun Polindes. Itu bukti agar ditingkat desa gizi buruk bisa diatasi. Termasuk di dalam anggaran kesehatan yang 5 persen itu," pungkasnya.

"Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah penduduk yang menirma jaminan JKN melalui BPJS Kesehatan, kemudian ada program meningkatkan gizi bayi yang ada di dalam kandungan sampai itu lahir dalam rangka mengatasi stunting," tambahnya.

Misbakhun mengungkapkan pada RAPBN 2019 pemerintah juga menunjukan keberpihakannya kepada rakyat melalui alokasi transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun.

"Ini adalah sebuah berkepihakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di desa. Membangun Indonesia dari pinggir perdesaan ditingkatkan kualitasnya," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan RAPBN sebesar Rp 2.439,7 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun. Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.