Jokowi Janji Carikan Opsi Lain untuk Suntik BPJS

Presiden Joko Widodo berjanji akan mencari opsi-opsi untuk melihat potensi pendanaan yang bisa digunakan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

"Pertama paling tidak sudah kita putuskan semester pertama sudah disuntik Rp4,9 triliun, sudah. Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menkeu juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-30 dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke-21 di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, Kamis (25/10/2018).

Ia menekankan, hal terpenting saat ini bagi BPJS adalah pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Negara ingin agar pelayanan kepada masyarakat tidak menurun.

"Yang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun, itu saja," katanya.

Menurut dia, ada banyak opsi yang bisa diambil untuk mengatasi persoalan yang menimpa BPJS Kesehatan.

"Opsinya banyak sekali artinya satu misalnya efisiensi di BPJS sendiri yang pertama," katanya.

Hal kedua yang patut dicermati, kata Presiden yakni terkait urusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebenarnya tidak defisit.

"Seingat saya masih sisa Rp3 triliun sampai Rp4 triliun. Yang untuk PNS dan TNI/Polri itu juga sisa mungkin Rp1 triliun lebih sedikit. Yang masih tekor ini yang non PBI dan PNS/TNI Polri tadi," katanya.

Ia mengatakan, untuk itu persoalan penagihan dari BPJS juga harusnya digencarkan.

Presiden menilai masih ada dana-dana iuran yang belum tertagih yang seharusnya digencarkan.

"Di sini ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu. Ya di situ. Sebetulnya tugas pemerintah itu hanya di sini, itu opsi-opsi nanti akan segera kita putuskan," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan Muktamar IDI ke-30 dan IIDI ke-21 didampingi sejumlah pejabat.

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kaltim Isran Noor, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menhub Budi Karya Sumadi.