Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menegaskan, seharusnya Nawacita Jokowi melindungi pengusaha lokal, koperasi dan UMKM, bukan pengusaha asing. Hal itu diutarakann terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung stagnan.
"Faktor melepas 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk asing, tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian nasional saat ini," ujarnya, Minggu (18/11/2018).
Lanjutnya, ia menilai pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisat 5,3%, dan defisit neraca perdagangan yang tinggi.
"Ini membuat koperasi dan UMKN menjadi terancam. Kebijakan 'relaksasi' 54 bidang usaha dari DNI tak bisa lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan saat ini," jelasnya.
Ia mengatakan paket kebijakan XVI Jokowi akan lebih memberikan dampak buruk bagi pengusaha lokal, UMKM dan Koperasi.
"Padahal, sesuai dengan UUD 45, Pasal 33 ayat (1) sangat jelas koperasi merupakan Sokoguru perekonomian nasional. Paket kebijakan ini sarat dengan nuansa liberalisasi ekonomi," ujarnya.
Ia kembali mengkhawatirkan keberadaan koperasi dan UMKM akan semakin terancam terkait kebijakan yang dibungkus melalui Paket XIV.
"Bayangkan saja, di 54 bidang usaha, asing bisa menguasai 100 persen saham. Liberalisasi yang luar biasa," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil