Pelindo IV Genjot Pembangunan Makassar New Port Tahap II & III

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo IV terus menggenjot pembangunan Makassar New Port (MNP). BUMN di bidang kepelabuhan itu berharap pemerintah segera melakukan Pengusulan Penugasan Pembangunan dan Pengoperasian Makassar New Port Tahap II dan Tahap III melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang, telah membahas terkait kelanjutan pembangunan MNP bersama Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra Samal dan tim dari Kementerian BUMN. Menurut Farid, kelanjutan pembangunan MNP sangatlah penting. 

Menurut dia, latar belakang pengajuan penerbitan Perpres MNP, di antaranya karena pembangunan tahap II dan III merupakan satu rangkaian pembangunan yang tidak terpisahkan dengan pembangunan tahap I.

“Saat ini, realisasi agregate pembangunan MNP Tahap I sudah mencapai 90,81%. Rinciannya, untuk Tahap I Paket A sudah rampung 100%. Sedangkan Tahap I Paket B, progresnya sudah 90,38%, Paket C 78,09% dan Paket D progresnya 9,90%,” papar Farid, di Makassar. 

Farid menyampaikan latar belakang pengajuan penerbitan Perpres MNP juga karena kondisi pembangunan yang saat ini dilakukan. Diketahui pendanaan berasal dari PT Pelindo IV tanpa ada dari APBN, sehingga kurang tepat apabila pengembangan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

"Dimana untuk pengajuan konsesi pengembangan Tahap I B – I D, telah terdapat dukungan surat Menteri BUMN kepada Menteri Perhubungan,” paparnya. 

Farid menyampaikan dengan adanya Perpres MNP, memberikan jaminan kepada investor atas keberlangsungan pengembangan Makassar New Port sampai tahap ultimate. Apalagi, di dalam tahap III nanti, pihaknya menginginkan adanya industri di dalam MNP. 

Sejauh ini, lanjut Farid, belum ada industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia Timur yang berlokasi di dalam pelabuhan. “Belum adanya lokasi perindustrian yang terintegrasi di Indonesia Timur, sehingga di Tahap III (ultimate) nanti akan diprioritaskan sebagai Integrated Economic Zone,” sebutnya.

Dia mencontohkan beberapa zona ekonomi modern yang terintegrasi dengan pelabuhan, di antaranya Port Klang di Malaysia dan Port of Rotterdam di Belanda.

Farid menuturkan pembangunan Makassar New Port Tahap III (ultimate) yang direncanakan rampung pada 2025 mendatang, akan menjadi pusat konsolidasi dan distribusi di Indonesia Timur terutama untuk BBM, LNG dan fertilizer/petro kimia untuk mencukupi kebutuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dia menyebut pembangunan MNP telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Karena dengan adanya MNP, diakui bisa memperlancar arus barang [ekspor impor]. Tapi usulan Pak Gubernur Sulsel, barang yang masuk dan keluar harus barang yang memiliki nilai ekonomi, yaitu barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, kalau mau ada barang jadi dan barang setengah jadi, maka harus ada industri di dalam pelabuhan,” tukasnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra Samal, mengungkapkan bahwa Perpres memang diperlukan untuk “memaksa” semua pihak agar mendukung pembangunan MNP. "Tetapi, Pelindo IV juga harus menyiapkan alasan yang paling kuat agar bisa diterima di kementerian, mengapa Perpres MNP harus dikeluarkan,” ujarnya.

Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN, Rini Widyastuti, sebelumnya menyampaikan pihaknya akan secepatnya mengendorse surat terkait penerbitan Perpres MNP kepada Ibu Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Kami berharap, surat terkait perpres tersebut segera ditandatangani oleh Ibu Menteri BUMN,” tutupnya.