Ahmad Irfan Lengser, Bank BJB Dapat Restu Private Placement

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sepakat untuk melakukan perubahan pengurus dengan memberhentikan dengan hormat Ahmad Irfan selaku Direktur Utama Bank BJB. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Agus Mulyana pun dipercaya untuk merangkap tugas sebagai Direktur Utama Bank BJB menggantikan Ahmad Irfan.

“Tadi diputus di RUPSLB, pemberhentian saya selaku Dirut yang mungkin estafetnya dipegang Pak Mul yang merangkap sebagai dirut. Saya mengucapkan terima ksih atas kerjasama selama ini yang 4 tahun ini BJB tumbuh pesat. Saya titip, teruskan capaian positif BJB ini,” kata Ahmad Irfan, usai RUPSLB, di Bandung, Selasa (11/12/2018).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Agus Mulyana mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program yang telah dibangun oleh Irfan di BJB selama ini.

“Tadi saya mendapat mandat dari RUPS ini sebagai direktur kepatuhan manajemen risiko yg merangkap sebagai dirut. Mohon doa restu dan dukungannya agar Bank BJB tetap maju dan eksis dan memberikan kontribusi yang positif buat bangsa dan negara ini,” ucapnya.

Senasib dengan Agus, Direktur Ritel BJB, Suartini pun dipercaya untuk rangkap jabatan sebagai Direktur Komersial menggantikan Agus Gunawan yang meninggal dunia.

RUPS juga menyetujui memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Independen bank bjb Klemi Subiyantoro beserta dua Komisaris Independen Bank BJB Rudhyanto Mooduto dan Suwarta.

Pemegang saham pun memberi restu perseroan untuk melaksanakan private placement sebesar Rp684.19 miliar yang nantinya akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Dalam agenda Penambahan Modal Perseroan tersebut, Pemerintah Daerah yang belum memiliki saham bank bjb serta pemegang saham Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menyatakan minatnya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yaitu Pemeritah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Serang menyatakan minatnya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.

Adapun pemegang saham lainnya, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Barat dan Banten yang telah memiliki saham juga menyatakan minat untuk menyertakan tambahan modalnya di bank bjb.

Para pemegang saham seri A juga menyatakan minatnya untuk membeli saham seri A milik Pemerintah Provinsi Banten yang akan dilepas oleh Pemerintah Provinsi Banten dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai usulan dari Pemerintah Provinsi Banten untuk menghilangkan nama Banten dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak disetujui oleh mayoritas pemegang saham yang hadir, sehingga nama Perseroan tetap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.