Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

ULMWP Klaim Serahkan Petisi ke PBB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat

ULMWP Klaim Serahkan Petisi ke PBB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemimpin the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengklaim sudah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh," ujarnya seperti diunggah Reuters, Senin (28/1/2019).

Benny menjelaskan, di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Bahkan menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan tersebut adalah melalui petisi yang ditandatangani hampir tiga perempat dari total 2,5 juta rakyat Papua.

"(Petisi) ini beratnya 40 kilogram, seperti buku terbesar di dunia," imbuhnya.

Dalam pertemuannya dengan Bachelet, WNI yang tengah mengasingkan diri di Inggris itu juga mengatakan keduanya sempat membicarakan situasi di wilayah Nduga, ketika 11 orang tewas saat melarikan diri dari TNI beberapa waktu lalu. Benny mengklaim setidaknya 22 ribu rakyat Papua terlantar.

Sementara, Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel (Inf) M Aidi, membantah tuduhan Benny yang dianggap tidak berdasar.

"Dia (Benny) tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah ia tuduhkan terhadap pemerintah Indonesia dan militer. Justru, Gerakan Pembebasan Papua (OPM) lah yang telah membunuh rakyat-rakyat sipil tidak bersalah," terangnya.

Sekadar diketahui, Kabupaten Nduga sempat memanas setelah belasan pekerja jalan Trans Papua dari PT Istaka Karya tewas dalam penembakan massal yang dilakukan oleh OPM. Bahkan seorang personel TNI juga tewas dalam insiden itu.

Sejak saat itu, militer terus mengerahkan operasi penangkapan para anggota KKB. Namun, Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta pemerintah menarik mundur pasukan TNI dan Polri dari Nduga karena operasi militer membuat penduduk trauma.

Meski begitu, militer menolak permintaan pemerintah daerah tersebut dengan terus menggencarkan perburuan ke wilayah-wilayah pedalaman di kabupaten itu hingga hutan-hutan di dekat perbatasan dengan Papua Nugini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: