Komisioner Bawaslu Puncak Papua Diduga Terafiliasi OPM, MPSI Minta Aparat dan Intelijen Bersikap

Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Noer Azhari meminta aparat hukum termasuk intelijen bersikap atas adanya dugaan Komisioner Bawaslu Puncak Papua GT (30) yang terafiliasi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Adanya terduga komisioner Bawaslu yang berafiliasi dengan kelompok separatis tidak bisa dianggap sepele. Ini masalah serius karena dapat mengancam pelaksanaan Pemilu 2024 bahkan keutuhan NKRI ke depannya," kata Noer Azhari dalam keterangan persnya, Jumat (25/08/2023).

Ia pun berharap Menko Polhukam Mahfud MD turut mendalami dugaan kasus GT.

"Pak Mahfud sebagai 'juru gedor' Pak Jokowi di bidang politik dan hukum apalagi ini menyangkut tupoksinya, harus angkat bicara juga dan tuntaskan," ujarnya.

Menurut Noer, pendalaman perlu dilakukan termasuk kepada komisioner Bawaslu baik Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta tim seleksi (timsel).

"Seleksi komisioner Bawaslu itu kan dilakukan secara bertahap. Bahkan, turut melibatkan beberapa pihak yang dinilai berkompeten. Nah, ini semua patut ditelusuri mengapa GT bisa sampai lolos hingga akhirnya terpilih," tuturnya.

Ia pun meminta perlu dilakukan investigasi menyeluruh sampai ke akar-akarnya.

"Ini harus dijadikan evaluasi dan perbaikan agar ke depannya tidak terulang," sambung Noer.

Sebelumnya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendalami secara komprehensif adanya dugaan ini.

"Sekarang yang semestinya dilakukan Bawaslu tidak hanya melakukan klarifikasi. Namun mendalami pelapor sehingga mendapatkan data dan informasi secara komprehensif, ini satu kesatuan,” kata Sekjen KIPP Kaka Suminta dikutip dari Antara, Kamis.

Kaka meminta Bawaslu RI turut memanggil pihak yang mengadukan GT untuk menggali lebih dalam terkait laporan tersebut.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja buka suara atas kasus ini, ia mengaku sedang mengklarifikasi laporan masyarakat terkait dugaan anggota Bawaslu Puncak Papua GT (30) sebagai simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kami lagi klarifikasi kepada yang bersangkutan (GT)," ujar Bagja di Jakarta, Rabu (23/8).

Menurut dia, GT harus diberikan hak jawab untuk meluruskan kabar dirinya merupakan simpatisan KKB. Tidak hanya itu, pria kelahiran Medan ini  tengah melakukan pengecekan ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat.

Bagja mengungkapkan apabila GT nantinya terindikasi sebagai simpatisan KKB, maka Bawaslu RI akan melaporkan hal itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberhentikan.