Saat ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang jelas untuk membangun ekonomi keumatan. Pasalnya, bila ekonomi umat kuat, maka ekonomi bangsa pun akan kuat pula. Itu inti dari ekonomi kerakyatan dan keumatan, dimana ekonomi berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, persaudaraan, saling menopang dan saling membantu.
"Kongkritnya, Gerakan Koperasi harus menjadi motor penggerak roda perekonomian di Indonesia," kata Calon Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, dalam acara peluncuran buku The Ma'ruf Amin Way: Keadilan, Keumatan, Kedaulatan, di Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Di acara yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ma'ruf Amin melanjutkan, untuk mewujudkan itu harus juga ada kemauan yang pelaku ekonomi yang kuat untuk mau membantu dan bersinergi dengan pelaku usaha yang masih lemah.
"Sehingga, yang kuat tetap kuat dan yang lemah menjadi kuat. Tidak akan ada yang kuat mematikan yang lemah. Saya sudah mulai merintis kolaborasi antara pelaku usaha kuat dengan koperasi-koperasi di Indonesia," kata Ma'ruf Amin.
Menurut Ma'ruf Amin, akibat kebijakan ekonomi masa lalu yang melahirkan banyak konglomerat yang berdampak pada kian melebarnya kesenjangan dan ketimpangan di masyarakat. "Karena kebijakan masa lalu itu tidak menetes ke bawah, maka perlu ada perubahan besar dalam perekonomian bangsa," tegas Ma'ruf Amin.
Caranya, kata Ma'ruf Amin, dengan menggulirkan arus ekonomi baru di Indonesia. Artinya, membangun ekonomi bangsa mulai dari bawah dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar bangsa.
"Harta atau ekonomi itu jangan hanya berputar di kalangan kelompok kaya saja, tapi harus mengalir juga ke masyarakat," jelas Ma'ruf Amin.
Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggelorakan semangat kewirausahaan di Indonesia.
"Kita memiliki program strategis membangun jiwa wirausaha di kalangan para santri, yaitu santripreneur. Yakni, santri bagus, pandai mengaji, dan juga menjadi usahawan," tukas Ma'ruf Amin seraya berharap siapa pun yang terpilih dalam Pilpres mendatang, kebijakan ekonomi keumatan dan kerakyatan tersebut bisa diterapkan secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, penulis buku The Ma'ruf Amin Way yaitu Sahala Panggabean (Ketua KSP Nasari) menjelaskan, buku ini menceritakan suatu terobosan cara berpikir tata kelola dan praktek kehidupan ekonomi di dalam masyarakat Indonesia.
"Konsep The Ma'ruf Amin Way ini terdiri dari tiga prinsip, yaitu keadilan, keumatan, dan kemandirian atau kedaulatan," tegas Sahala.
Sahala menambahkan, keadilan ekonomi harus didasari ekonomi moral yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan (ekonomi syariah), kemanusiaan, dan keadilan sosial.
"Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, ekonomi harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Nilai-nilai itu sama dengan prinsip dalam ekonomi syariah," imbuh Sahala.
Untuk ekonomi keumatan, berarti ekonomi kerakyatan. Selama ini, tata kelola ekonomi dinilai cenderung lebih mengutamakan para pengusaha besar yang diharapkan dapat menetes ke bawah. Oleh karena itu, diperlukan semangat demokrasi ekonomi dimana sumber daya alam yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.
Sedangkan prinsip ketiga dalam The Ma'ruf Amin Way adalah kedaulatan ekonomi. "Ini berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Itulah tiga prinsip pemikiran Ma'ruf Amin dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia," pungkas Sahala.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ning Rahayu
Editor: Kumairoh
Tag Terkait: