Jokowi Gagal Bangun Ekonomi Indonesia?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi RI 2018 yakni sebesar 5,17%. Angka ini meleset dari target awal pemerintah sebesar 5,4% yang kemudian direvisi menjadi 5,2%.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata periode 2015-2018 hanya sekitar 5%. Padahal Presiden Jokowi menjanjikan pertumbuhan 7% per tahun dan ini terlalu muluk. Sehingga wajar jika janji tersebut ditagih, baik oleh pesaing politik maupun oleh pelaku usaha.

"Saya tidak tahu siapa yang memberi masukkan, jelas terlalu muluk (pertumbuhan ekonomi). Target 6% sebenarnya lebih realistis, jika bauran kebijakannya benar," ujarnya di Jakata, Rabu (6/2/2019).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Pecahkan Rekor Sejak 2014

Dradjad membandingkan dengan Amerika Serikat (AS) saat terjadi The Great Depression. Menurutnya, AS keluar dari GD melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran khususnya moda kereta api. Belanja infrastruktur menjadi sebuah stimulus, efek multiplier PDB dan penyediaan lapangan kerjanya besar.

"Di Indonesia selama periode pak Jokowi, belanja infrastruktur malah gagal jadi stimulus Keynesian. Efek multiplier PDB dan lapangan kerja relatif kurang terasa. Berarti ada yang salah dengan belanja infrastruktur pemerintah," jelasnya.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menambahkan, pemerintahan Presiden Jokowi disebut sering menyalahkan faktor eksternal ketika ekonomi tidak sesuai dari harapan dan target. Namun ketika faktor eksternalnya menolong perekonomian, diabaikan dan kinerja ekonomi diklaim sebagai prestasi sendiri.

"Yang jelas, pertumbuhan stagnan ini banyak disumbangkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga stagnan. Itu hemat saya penyebab utama lambatnya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain belanja atau pengeluaran pemerintah melalui proyek infrastruktur gagal menjadi stimulus Keynesian," tutupnya.