Kepemilikan ribuan hektar lahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan ramai dibahas.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah sekarang memiliki kebijakan satu peta. Di mana persoalan kepemilikan lahan bisa diketahui.
Baca Juga: Hasto 'Serang' Amien Rais, Balasan PAN 'Ngeri'
"Mereka lupa ada one map policy. Itu ya memang dan dibuat bukan baru, wong (saat) saya kepala staf presiden itu sudah dibuat tujuannya supaya nggak ada over lapping tanah. Kita tahu siapa saja pemilik tanah yang berlebihan kan," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Meski tidak merujuk pada satu orang, Luhut mengkritik orang yang menguasai lahan hingga ratusan ribu bahkan jutaan hektar.
"Kalau punya tanah sampai 500 ribu ha, dan satu juta ha kan nggak bener juga," imbuhnya.
Baca Juga: Luhut: Saya Enggak Ribut!
Sementara itu, terkait pelaporan Tim Advokasi Indonesia kepada Jokowi ke Bawaslu, Luhut memilih tutup suara. Ia meminta agar awak media menanyakan langsung ke pihak terkait.
"Ya saya nggak mau (komentar), tanya saja ke mereka," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim