Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah menjamin tidak ada jual beli jabatan lurah saat rotasi 1.125 pejabat DKI Jakarta. Bila ada bukti, pihaknya meminta agar informasi diteruskan padanya.
"Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan, kalau ada penerimaan permainan uang," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Baca Juga: Anies Rotasi Pejabat DKI Berbau 'Rupiah'?
Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki kewenangan untuk merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu, untuk mendukung program yang telah dicanangkan.
"Semua itu hak pimpinan. Jadi, rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja. Itu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi misi lebih cepat terwujud. Ya hak dia untuk rotasi," jelasnya.
Baca Juga: Anies Pertontonkan Keraguannya pada Rotasi Pejabat DKI
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.
"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait: