Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kata Bawaslu Sebaiknya ASN Ajak Masyarakat Tak Golput

Kata Bawaslu Sebaiknya ASN Ajak Masyarakat Tak Golput Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan, jangan sampai kampanye program pemerintah yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) justru seolah-olah mengampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2019.

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, menyarankan daripada salah persepsi atas kampanye program pemerintah itu, lebih baik ASN mengampanyekan ajakan tak boleh golput (golongan putih).

"Jangan sampai nanti program pemerintah dijadikan program pasangan calon, bisa missed nanti. Yang jelas, teman-teman tahu 17 April ini kan ada program seluruh negara Republik Indonesia diharapkan WNI yang sudah punya hak pilih dan punya e-KTP itu harus memilih, itu yang harus disosialisasikan ASN," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca Juga: Pelanggaran Netralitas PNS Jelang Pemilu Meningkat, Komisi ASN Perketat Pengawasan

Ia menambahkan, ASN memiliki akses bebas untuk memberikan informasi terkait Paslon, tapi bukan untuk berkampanye.

"Dan ASN apa boleh memilih? Boleh memilih, tapi dengan catatan metodenya untuk ambil formasi nggak ikut kampanye terbuka, tidak ikut kampanye terbatas, ya melalui media elektronik, cetak, dan bisa melihat program-program yang ditawarkan melalui website-kah, itu kan ASN udah terkover, dia bisa mengkover informasi ini," jelasnnya.

Baca Juga: PNS atau ASN, Hati-Hati Jari hingga Ucapanmu di Pemilu 2019

Selain itu, Bagja meminta ASN berhati-hati jika ingin mendukung program pemerintah. Sebab, penyampaian ASN terkait kinerja pemerintah itu bisa disalahartikan oleh beberapa orang.

"ASN mendukung program pemerintah jangan salah literasi, itu harus hati-hati, jadi takut 'dimisinformasikan'. Jadi nantikan jadi masalah, jadi statement-statement itulah, apalagi boarding-nya kampanye. Mensosialisasikan silakan, kalau kampanyekan kan repot, kan kalau PNS kampanye nggak boleh, jadi masalah itu," terangnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: