Defisit APBN Naik Jadi Rp54,61 Triliun, Apa Kata Pemerintah?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit APBN hingga 28 Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau 0,34% dari terhadap PDB dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp20,56 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama pada 2018, yakni Rp48,31 triliun atau 0,33% dari PDB.

Menurut  dia, realisasi APBN 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif. Hal ini dilihat dari penerimaan perpajakan, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja kementerian/lembaga, serta transfer ke daerah yang diperkuat tata kelolanya. Pemerintah, kata Sri Mulyani, tetap konsisten menjaga APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Akhir Februari, Penerimaan Negara Tumbuh 8,21%

Sri Mulyani memaparkan, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp217,21 triliun atau 10,03% dibandingkan target dalam APBN 2019. Angka itu juga tumbuh 8,21% dibandingkan periode yang sama di 2018.

Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp177,24 triliun, PNBP sebesar Rp39,91 triliun, dan penerimaan hibah mencapai Rp62,7 miliar, atau masing-masing telah mencapai 9,92%,10,55%, dan 14,40% terhadap target yang ditetapkan pada APBN 2019.

Komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan pajak serta penerimaan bea cukai, masing-masing telah mencapai Rp160,84 triliun dan Rp16,39 triliun, atau 10,20% dan 7,85% dibandingkan target dalam APBN 2019. Sementara realisasi PNBP sampai Februari 2019 mencapai Rp39,91 triliun  atau 10,55% dari target APBN 2019.

Baca Juga: Kemenkeu: Bea Cukai Tumbuh 119,05%

Belanja negara juga mengalami kenaikan. Realisasinya sampai dengan akhir Februari 2019 mencapai Rp271,83 triliun meningkat 9,15% jika dibandingkan realisasi bulan yang sama tahun lalu. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp145,68 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp126,14 triliun.