Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hindari Klaim Sepihak, Hasto Minta KPU Unggah Form C1

Hindari Klaim Sepihak, Hasto Minta KPU Unggah Form C1 Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan sujud syukur usai konferensi pers tentang klaim kemenangannya di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin merekomendasikan kepada KPU segera menginput dan mengunggah data C1.

Baca Juga: Moeldoko Sindir Real Count Internal Kubu Prabowo, Pedas Banget

"Sumber utama data penghitungan suara pemilu adalah form C1 di setiap TPS (tempat pemungutan suara)," kata Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu, menyikapi penghitungan suara pemilu 2019 dan adanya klaim kemenangan sepihak.

Menurut Hasto, form C1 sebagai sumber data primer dan memiliki legalitas paling kuat karena ditandatangani oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi dari partai politik maupun capres-cawapres, di setiap TPS. Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, menurut Hasto, TKN merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya menginput dan mengunggah seluruh dokumen-dokumen C1, kemudian menyatakan terbuka bagi publik.

Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu, menurut dia, juga harus melakukan fungsi pengawasan yang cermat terhadap form data C1 yang diunggah.

"TKN merekomendasikan kepada KPU untuk segera menginput dan mengunggah form data C1, tujuannya guna menghindari klaim-klaim kemenangan secara sepihak. Karena hal ini dapat menciptakan keresahan baru di masyarakat," katanya.

Hasto menambahkan, kondisi penghitungan suara dan adanya klaim secara sepihak dari Prabowo Subianto juga dapat mendorong pihak-pihak tertentu melakukan provokasi politik.

"Dengan menjadikan data C1 sebagai dokumen publik yang dikeluarkan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, maka unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, dan juga peningkatan kualitas pemilu, dapat dilakukan oleh KPU," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: