Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Kalau KPU Enggak Ada Uang, Harus Kita....'

'Kalau KPU Enggak Ada Uang, Harus Kita....' Petugas merakit kotak suara di Gudang Logistik KPU Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019). KPU Kota Bandung menyediakan 23.107 kotak suara untuk 7.103 TPS di kota Bandung pada Pemilu 17 April mendatang. | Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan Pemilu serentak 2019 harus ditinjau ulang. Hal tersebut menghargai jasa para petugas pemilu yang meninggal dalam bertugas.

Ia menjelaskan, semua pihak tidak bisa lagi berdalih bahwa pemilu serentak bisa menghemat biaya. Sementara dalam penerapannya cukup menguras waktu dan tenaga bahkan nyawa para petugas pemilu.

"Memang tanpa mendahului kajian yang sudah ada, saya emang sejak awal ketika proses berjalan sudah bilang lebih baik kita ubah UU politik kita, dipisah," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Pasti Bertemu, Saat.....

Ketika sudah menyangkut nyawa seseorang, lanjut Karding, alasan apa pun tidak boleh menjadi dasar untuk memaksakan model pemilu serentak seperti yang diterapkan di Pemilu 2019.

Karena itu, ia berharap para petugas demokrasi yang gugur mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Juga menganggap, para petugas KPPS dan pengawas pemilu yang meninggal dunia menjadi tanggungan KPU dan negara. Menurutnya, dalam hal ini negara akan hadir.

"Kalau KPU enggak ada uang, harus kita cari solusi agar ada yang bertanggung jawab. Saya kira Pak Jokowi akan perhatikan mereka," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: