People Power Diganti jadi GNKR, Amien Rais: 'Rezim Ngeri Bahasa Asing'

Kelompok Masyarakat Peduli Pemilu Adil  dan Berintegritas (MPPAB) mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR). Koordinator MPPAB, Marwan Batubara menuturkan, gerakan tersebut muncul lantaran adanya dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2019.

"Kami menolak bukan sekadar menolak, tetapi semua karena KPU dan petahana terlihat sangat bersatu untuk menghadapi 02," ujar Marwan di Rumah Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5).

Marwan menambahkan, gerakan tersebut jug lahir karena adanya dugaan keterlibatan Polri, TNI dan aparatur sipil negara (ASN) dalam membantu memenangkan kandidat calon presiden tertentu. Hal itu, menurutnya dibuktikan dengan tidak pernah dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kecurangan.

Sementara itu politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, bahwa dirinya telah memprediksikan adanya upaya tindakan kecurangan pemilu. Oleh karena itu ia mengaku tak heran jika saat ini sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil pemilu dan enggan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena itu sekarang terjadi ramalan saya itu, saya katakan people power saat itu rupanya petahana dan rezimnya itu ngeri people power, kok bahasa asing, kita ganti dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," ucapnya.

Selain itu mantan Menkopolhukam  Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno membantah bahwa Gerakan Kedaulatan Rakyat adalah gerakan makar. Menurutnya gerakan tersebut semata-mata hanya untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara deklarasi Gerakan Kedaulatan Rakyat. Diantaranya politikus senior PAN Amien Rais, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, putri presiden RI ke-2 Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Alkhathathath, Lius Sungkharisma, mantan petinggi Polri Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob, dan lain-lain.