Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Desa Sejahtera dan Mandiri Harus Didukung Infrastruktur Memadai

Desa Sejahtera dan Mandiri Harus Didukung Infrastruktur Memadai Kredit Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Warta Ekonomi, Jakarta -

Faktor lainnya yang dapat menjamin terwujudnya Desa Sejahtera Mandiri adalah tersedianya infrastruktur. Infrastruktur menjadi trending topic dalam empat tahun terakhir terutama setelah Pemerintahan Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia termasuk infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi pinggiran di desa.

Sebenarnya apa makna membangun infrastruktur? Membangun infrastruktur adalah membangun bangsa, bukan hanya membangun jalan saja, tetapi lebih luas dari itu. Membangun infrastruktur meliputi semua aspek, antara lain membangun jalan; jembatan; pembangkit listrik; bandara; rel kereta api; pelabuhan; jaringan telepon; perangkat dan jaringan internet; puskesmas; sekolah; sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sarana WC; sarana dan fasilitas air bersih; fasilitas MCK; sumur; bendungan; jaringan irigasi; embung; sarana perumahan; permukiman; pasar, kawasan industri.

Makna membangun infrastruktur secara luas menurut kantor staf presiden, yaitu membangun infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia - membangun kebangsaan Indonesia itu sendiri. Infrastruktur menyentuh semua orang, semua aspek kehidupan yang kita pedulikan: harga pekerjaan, kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, keadilan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan Indonesia. Hasil itu tidak bisa dikuantifikasikan. Maknanya melampaui deretan angka-angka statistik. Namun demikian, turunnya angka pengangguran, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan serta naiknya pertumbuhan ekonomi bisa menjadi bukti.

Baca Juga: Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri

Alasan Membangun Infrastruktur

Alasan utama kenapa harus membangun infrastruktur secara masif adalah karena masih kurang tersedianya infrastruktur utama selama ini. Juga minimnya infrastruktur penunjang. Di bidang pertanian misalnya, minimnya infrastruktur penunjang seperti sarana irigasi (waduk/embung sebagai penampung penyedia air untuk pertanian) mengakibatkan para petani hanya mengandalkan dari air hujan. Juga terbatas dan minimnya jalan penghubung ke lahan pertanian maupun ke pasar dan pusat kota.

Keterbatasan infrastruktur penunjang menyebabkan petani sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan obat-obatan serta mendistribusikan hasil panen karena kondisi jalan tidak memadai. Kondisi ini berdampak pada perputaran roda perekonomian para petani yang tidak berjalan maksimal. Petani juga tidak dapat memberikan pupuk dan obat-obatan pada tanamannya tepat waktu sehingga hasil panennya kurang maksimal.

Demikian juga saat pasca-panen, petani tidak dapat menjual hasil panennya dengan cepat sehingga mendorong para petani terpaksa menjual hasil panennya pada para tengkulak dengan sistem ijon, meski dengan risiko harganya tidak sesuai harapan karena dipermainkan. Kondisi ini menyebabkan petani sulit untung dan kehidupannya kurang sejahtera karena biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Dampak dari keterbatasan infrastruktur penunjang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang harus diadakan. Alasan utamanya tak lain karena pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menciptakan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial. Mengingat pentingnya infrastruktur dan ketertinggalan infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain maka program pembangunan infrastruktur saat ini menjadi relevan dan harus disegerakan.

Kira sadar, program pembangunan infrastruktur yang baru berjalan dalam beberapa tahun dinilai banyak pihak belum sebanding dengan pemanfaatannya. Bahkan, tak sedikit yang mengkritik. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa lama program pembangunan infrastruktur membawa dampak pada pembangunan ekonomi? Memang tidak ada jawaban yang pasti, tergantung dari jenis infrastruktur yang dibangun, apakah itu jalan, listrik, bandara, atau jenis lainnya. Ada yang berpendapat, dampak dari pembangunan infrastruktur baru akan terasa dalam 2-3 tahun ke depan, meskipun faktanya bisa lebih.

Untuk melihat dampak pembangunan infrastruktur, kita bisa belajar dari Tiongkok. Selama ini, banyak negara berkiblat ke Tiongkok dalam membangun infrastruktur. Apakah pertumbuhan ekonomi negeri Panda itu yang terbilang sangat tinggi merupakan konsekuensi dari pembangunan infrastruktur? Pada awalnya, rekam jejak Tiongkok dalam membangun infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Berinvestasi dalam proyek yang tidak produktif pada awalnya menghasilkan "ledakan" selama konstruksi sedang berlangsung diikuti oleh kegagalan. Investasi dibiayai dengan utang, ekspansi moneter, dan ketidakstabilan di pasar keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian konsultan manajemen global, McKinsey & Company 2015, setiap tahunnya Tiongkok menghabiskan dana lebih besar untuk prasarana. Dananya lebih besar dibanding yang digunakan Amerika Utara dan Eropa Barat. Tingginya investasi untuk jalan raya, kereta api dan pelabuhan, serta semua hal yang membuat masyarakat bergerak, memberi petunjuk kecenderungan perekonomian global Tiongkok membesar dalam beberapa dekade mendatang. Begitu halnya di India, negeri dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia setelah Tiongkok.

Secara keseluruhan, stok infrastruktur, tenaga kerja, dan total investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Pembangunan infrastruktur di negeri ini memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan sehingga terdapat kausalitas searah dari pengembangan infrastruktur untuk pertumbuhan output.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi harus didorong dengan peningkatan investasi. Permasalahannya adalah selama ini investasi masih terkendala pada rendahnya kemudahan berusaha. Setidaknya ini tercermin pada penurunan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business Indonesia pada tahun 2018 yang mengalami penurunan satu peringkat dari 72 ke 73. Posisi saat ini, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara yang tercatat memiliki peringkat kemudahan berbisnis lebih baik.

Singapura berada di peringkat kedua terbaik, persis di bawah peringkat pertama Selandia Baru, dan melebihi negara besar seperti Tiongkok, Amerika, dan Korea Selatan. Kemudian, Malaysia di peringkat 15, lalu Thailand di peringkat 27, Brunei Darussalam di peringkat 55, dan Vietnam di peringkat 69.

Belajar dari pengalaman Tiongkok dan India di atas dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat pembangunan infrastruktur berdampak positif pada pembangunan ekonomi. Itu pun sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mendatangkan investasi lokal maupun asing. Apalagi infrastruktur yang dibangun pemerintah dalam jumlah yang masif, perlu koordinasi antar-instansi dalam memperbaiki kemudahan berusaha. Tanpa koordinasi yang baik, mustahil pembangunan infrastruktur akan mendapangkan outcome seperti yang diharapkan.

Tujuan Membangun Infrastruktur

Tujuan membangun infrastruktur yang utama adalah menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pelayanan untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan infrastruktur khusus di desa yang berbasis masyarakat adalah mewujudkan peningkatkan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar di desa; meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan.

Meningkatkan peran aktif seluruh masyarakat desa, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di desa; meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, mengakar, representatif, akuntabel dan terpercaya; meningkatkan sinergi masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi Pembangunan Infrastruktur

Fungsi utama pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian. Majunya perekonomian pinggiran di desa menjadi tanda jika ekonomi Indonesia berkembang baik. Tanda kemajuan negara bisa ditengok dari maju tidaknya bagian negara terkecil, yaitu desa. Memang disadari jika masyarakat di desa jauh dari kesan maju. Segala aktivitasnya masih sederhana. Kebanyakan belum banyak tersentuh kemajuan teknologi. Kalaupun ada, teknologinya hanya sekedar membantu dalam beberapa hal. Tapi, belum banyak memberikan impact pada perekonomian warganya secara menyeluruh.

Melihat kondisi di atas, pemerintah sangat berharap agar warga pedesaan bisa lebih kreatif. Dari kreativitas warga pedesaan inilah roda perekonomian negara diharapkan akan bergerak stabil. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, ada beberapa hal yang bisa diterapkan, di antaranya pembangunan infrastruktur yang sesuai. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama untuk mewujudkan cita-cita negara. Infrastruktur yang baik akan memberikan jalan bagi warganya untuk memuluskan usahanya. Misalkan saja akses jalan yang baik. Selain akses jalan, pemerintah juga perlu merencanakan hal-hal yang dibutuhkan warga desa, koperasi simpan pinjam yang lebih meringankan contohnya.

Koperasi seperti ini bisa dimanfaatkan warganya untuk mendapatkan modal usaha yang secara tidak langsung membantu warganya dalam meningkatkan penghasilan. Selain itu, ada campur tangan pemerintah desa dalam pengelolaannya sampai penyuluhan agar warganya bisa lebih kreatif dan mudah memasarkan produknya.

Manfaat Pembangunan Infrastruktur

1. Kesejahteraan

Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka banyak manfaat dan kenyamanan yang bisa dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dan kenyamanan dari infrastruktur yang ada maka segala sendi kehidupan akan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Hal ini terjadi karena keberadaan infrastruktur mampu membuat roda perekonomian bergerak dengan lancar.

2. Menggerakkan Roda Pertumbuhan Perekonomian

Salah satu sarana dari pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jembatan. Bila ada jembatan yang menghubungkan dua daerah yang dibangun maka akan memudahkan akses dan memperlancar transportasinya. Ketika transportasi berlangsung baik maka arus distribusi barang dan jasa akan lancar. Saat distribusi barang lancar maka ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga membaik ke depannya. Dari sini bisa dikatakan infrastruktur menjadi faktor pendorong roda penggerak pertumbuhan ekonomi di desa.

3. Mendukung Tujuan Nasional

Menurut Sri Mulyani, bagi negara Indonesia, infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang sangat luas serta dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah bukan sekedar untuk mempertontontan kemewahan, tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi tujuan nasional.

Pembangunan infrastruktur sendiri menurut Sri Mulyani merupakan investasi jangka panjang sehingga manfaat dari infrastruktur bisa dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Setidaknya sekitar lima, 10, hingga 30 tahun, manfaat investasi infrastruktur baru bisa dirasakan. Tidak hanya itu, infrastruktur juga menguntungkan karena dapat menarik investor untuk berinvestasi.

4. Pemerataan Pembangunan

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Indonesia disebabkan adanya hambatan. Hambatan pemerataan pembangunan infrastruktur dikarenakan dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan minimnya anggaran atau juga adanya korupsi. Sedangkan untuk faktor eksternal dikarenakan oleh kasus pembebasan tanah. Keadaan infrastruktur Indonesia sendiri saat ini terbilang masih memprihatinkan, terutama infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Demi pemerataan pembangunan dan ekonomi inilah maka pembangunan infrastruktur telah digalakkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Meski keadaan infrastruktur di Jawa sudah baik, tapi pemerataan pembangunan di negeri ini belum tercapai karena kondisi di luar Jawa masih memprihatikan.

5. Investasi Jangka Panjang

Infrastruktur dapat menjadi investasi jangka panjang bagi sebuah negara. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat memperlihatkan tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 60%. Sebuah studi dari World Bank tahun 1994 juga menyatakan infrastruktur di suatu negara memiliki dampak pada elastisitas produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,07 sampai dengan 0,44. Catatan ini mengartikan jika setiap kenaikan satu persen dari ketersediaan infrastruktur akan mampu membuat pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%.

6. Mengurangi Kesenjangan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan pendapatan yang adil dan merata. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Seperti masyarakat perkotaan, sementara kehidupan ekonomi pinggiran terutama masyarakat desa mendapat porsi kecil dan tertinggal. Hal ini karena adanya kesenjangan kemajuan dan perkembangan antara kota dan desa.

Salah satu penyebab kesenjangan adalah keterbatasan penyediaan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi pinggiran di desa maka kesenjangan ekonomi penduduk desa yang masih memiliki kesejahteraan lebih rendah jika dibandingkan penduduk kota, dapat diatasi.

7. Meningkatkan Lapangan Kerja

Alasan utama yang membuat kehidupan ekonomi masyarakat desa lebih tertinggal yaitu karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan. Di daerah perkotaan lebih banyak lapangan pekerjaan dan serta beragam sesuai dengan kekreatifan masyarakat kota. Sementara di desa, lapangan kerja terbatas sehingga banyak pengangguran yang akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Banyak kaum muda di desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Hal yang membuat perekonomian desa tertinggal dibandingkan kota adalah sarana dan prasarana terutama infrastruktur yang dapat dikembangkan seperti listrik, transportasi, telekomunikasi, irigasi, serta pemukiman dan perumahan.

Apabila pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di desa sangat memadai, pastilah akan mendukung pertumbuhan ekonomi di desa. Selain akan mendukung proses jalannya usaha para warga dan petani di desa, dampak pembangunan infrastruktur tersebut adalah penciptaan lapangan kerja yang dapat memberikan multiplier effect bagi ekonomi pinggiran di desa yang bersangkutan.

8. Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan

Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastutur berupa prasarana desa ke depan perlu mengarah pada jenis prasarana yang berkaitan langsung dengan usaha ekonomi masyarakat, misalnya prasarana yang berkaitan dengan usaha riil masyarakat atau mendukung mata pencaharian utama seperti prasarana pertanian, perikanan, peternakan dsb. Mata pencaharian masyarakat pada sektor-sektor itu biasanya terkait dengan potensi dominan yang ada di desa.

Dengan demikian, keberhasilan prasarana harus terlihat secara langsung dari meningkatnya pendapatan masyarakat karena masuknya variabel input biaya-biaya proyek (belanja material, tenaga kerja dsb) dan dampak hasil kegiatan terhadap nilai tambah ekonomi serta multiplier effect ekonomi yang dirasakan masyarakat sebagai pemanfaat.

9. Pemerataan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan perlu diperhatikan karena masih banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan layak dan fasilitas serta pelayanan kesehatan di beberapa desa. Jika banyak yang tidak bersekolah dan kurangnya pelayanan kesehatan bagi mereka akan menjadi pertanyaan yang krusial tentang masa depan anak dan bagaimana kehidupan perekonomian desa tersebut ke depannya.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang merata menjadi hal yang perlu diperhatikan dan tidak dapat ditunda lagi dalam upaya mengembangkan perekonomian desa. Lebih menyedihkan lagi jika pelayanan kesehatan kurang memadai sehingga masyarakat desa harus berobat ke kota yang akan memakan waktu dan tenaga.

10. Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat

Selama ini membangun infrastruktur berupa prasarana desa dianggap kurang mampu mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena kegiatan prasarana tersebut kurang menciptakan efek pengganda ekonomi berupa kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha baru.

Dengan kata lain, kegiatan prasarana di desa harus menghadirkan dampak kepada masyarakat sampai ke meja makan mereka. Selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya pembangunan dan pemberdayaan desa terutama kegiatan prasarana diharapkan mencakup aspek investasi produktif lintas sektoral. Perspektif ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk menjadikan kegiatan prasarana sebagai lompatan menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

11. Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Wilayah Indonesia

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antar desa dan kota. Meski cukup susah, namun upaya ini adalah yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan ekonomi di desa serta kota harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Hal ini untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota maka laju pertumbuhan ekonomi di desa juga akan semakin membaik. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia yang semula kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain.

Untuk itu, dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Maksudnya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga di perbatasan tersebut sehingga hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi desa perbatasan tersebut.

12. Menurunkan Harga

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan di sektor infrastruktur prioritas seperti transportasi dan jalan/jembatan serta energi. Dengan melakukan pembangunan jalan tol dan jalan/jembatan maka akan memiliki efek positif berupa menurunnya harga logistik karena efisiensi waktu berupa lancarnya arus distribusi barang.

Demikian juga pembangunan sanitasi yang memadai dan sesuai dengan standardisasi maka sangat menunjang kesehatan yang lebih baik lagi sehingga bisa menekan biaya kesehatan.

Beberapa Catatan

1. Saat ini pembangunan infrastruktur mulai meningkat dan diharapkan memiliki efek positif bagi perekonomian Indonesia terutama di desa. Masih diperlukan kerja sama berbagai pihak dari pihak pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat agar bisa terus melesat dan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia secara agregat;

2. Pembangunan jalan dan fasilitas khususnya di sektor pariwisata, termasuk desa wisata perlu diprioritaskan dan diperbanyak. Prioritas pembangunannya akan mendongkrak perekonomian di sekitarnya. Dan jika di tempat wisata tersebut diperbanyak fasilitas yang memadai, sanitasi baik dan bersih, jalan yang nyaman, maka akan lebih banyak wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut sehingga perekonomian warga sekitar menjadi lebih baik lagi, setidaknya mengurangi pengangguran.

Pembangunan infrastruktur ini harus didukung dari segala aspek karena memerlukan proses yang panjang untuk menikmatinya dengan dana yang tidak sedikit;

3. Pembangunan infrastruktur berupa prasarana desa memberi pengaruh terhadap peningkatan pendapatan langsung masyarakat, peningkatan nilai tambah, juga mendorong adanya multiplier effect secara ekonomi bagi masyarakat desa. Untuk itu dalam perspektif biaya, pembangunan infrastruktur prasarana jangan diperhitungkan sebagai beban yang harus ditanggung masyarakat desa, tetapi harus digeser menjadi biaya investasi, karena prasarana sebagai aset produktif memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Dalam perspektif sebagai aset desa maka perlu dipikirkan bagaimana menjadikan aset prasarana menjadi modal bagi desa, bukan beban;

4. Dalam perspektif ekonomi, kegiatan membangun infrastruktur berupa prasarana di desa harus dapat mendorong lapangan kerja yang berkualitas dengan tumbuhnya sektor dan kawasan ekonomi pedesaan. Harus pula menciptakan keterpaduan antara usaha-usaha ekonomi lokal (produksi/industri, perdagangan, jasa), aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta pasar yang sinergis dan mampu menampung produk-produk yang telah dihasilkan desa tersebut;

5. Pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk dinikmati saat ini, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Saat ini, infrastruktur fisik maupun sosial dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pertanyaannya sekarang, siapa yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur itu terutama jika setelah pembangunan infrastruktur terjadi kerusakan.

Menjadi beban anggaran siapa? Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau desa yang bersangkutan?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: