Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kubu 02 Puji Sikap MK karena...

Kubu 02 Puji Sikap MK karena... Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengetuk palu tanda dimulainya persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Pada hari ini, sidang mengagendakan pembacaan materi gugatan dari pemohon, yakni Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diwakili oleh tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kubu Prabowo-Sandiaga mengapresiasi sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima perbaikan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada sidang perdana, Jumat (14/6/2019) lalu. Kubu Prabowo menilai, sikap MK membuktikan bahwa lembaga itu bersikap adil sebelum mengambil keputusan.

"Juga membuktikan bahwa MK tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (Jubir BPN) Prabowo-Sandiaga Agnes Marcellina.

Baca Juga: Pakar Hukum Nilai Sejumlah Permohonan BPN di MK Tak Sesuai, Mengada-ada?

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menyampaikan 15 petitum dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pada Jumat (14/6/2019) lalu. Awalnya hanya ada tujuh petitium yang diajukan tim hukum Prabowo Sandiaga. 

"Ada temuan-temuan baru sehingga kemudian ditambahkan," kata politikus Partai Gerindra itu menambahkan.

Sebelumnya Sandiaga juga menjelaskan alasan penambahan butir petitum tersebut. Menurutnya perbaikan dilakukan oleh tim dalam waktu libur lebaran. "Jumlah tadi yang disampaikan adalah bagian dari pada bukti-bukti maupun tambahan argumentasi dokumentasi yang dikerjakan oleh tim pada saat libur lebaran," jelas Sandiaga saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (14/5/2019).

Baca Juga: Permohonan Bang Sandi ke Pendukung Terkait Sidang MK

Sementara itu, tim hukum Jokowi-Ma'ruf merespons keputusan Majelis Hakim MK yang menerima perbaikan gugatan tersebut. Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya ingin meluruskan hukum acara sesuai Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

"Tapi rupanya dalam persidangan ini majelis hakim mengambil kebijakan sendiri yang menurut hemat kami berbeda dengan UU, berbeda dengan PMK," kata Yusril, Jumat lalu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Bagikan Artikel: