Pasca-Rusuh 22 Mei, Demokrasi Indonesia Mundur

Syaiful Muzani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru mereka mengenai Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei 2019.

Seperti diketahui, pada 21-22 Mei itu terjadi kerusuhan setelah aksi massa di depan Bawaslu menolak hasil perhitungan akhir Pilpres 2019 oleh KPU. Pasca rusuh itu, SMRC mencatat ada pembentukan evaluasi publik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas dalam pemaparannya mengatakan, peristiwa kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 itu membuat publik memberikan penilaian bahwa demokrasi di Indonesia menurun.

"Dalam penilaian publik peristiwa 21-22 Mei membuat kondisi demokrasi Indonesia mundur," kata Sirojudin, di kantor SMRC, Jalan Cisadane Nomor 8, Menteng Jakarta Pusat, Minggu 16 Juni 2019.

Kepuasan publik atas demokrasi sebelum peristiwa 21-22 Mei yakni pada April 2019, SMRC mencatat cukup tinggi. Di mana 74 persen publik puas terhadap demokrasi Indonesia. Sayangnya, kondisi itu menurun cukup besar pada Juni 2019 menjadi 66 persen saja yang puas.

Sirojudin juga menjelaskan, penurunan kondisi demokrasi itu sejalan juga dengan meningkatnya penilaian yang buruk terhadap kondisi politik dan keamanan, yakni usai peristiwa 21-22 Mei 2019 tersebut.

"Setelah peristiwa 21-22 Mei ketidakbebasan atau rasa takut dalam masyarakat meningkat," katanya.

SMRC mencatat ada tren ketakutan bicara politik dari beberapa kali pemilu dan mengalami peningkatan. Pada 2009 hanya 16 persen yang takut. Lalu 2014 hanya naik menjadi 17 persen. Tapi pada 2019, SMRC menemukan bahwa 43 persen publik takut untuk berbicara politik. 

"Ada tren meningkat tajam rasa takut bicara politik pasca 21-22 Mei," katanya.