Presiden Jokowi dan Menteri Susi | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menilai penolakan partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menolak bergabungnya partai politik pengusung 02 Prabowo-Sandi dinilai wajar.
Menurutnya, kabinet merupakan fungsi untuk mewujudkan janji kampanye, sehingga membutuhkan orang-orang yang ikut merumuskan untuk bisa mengaplikasikan janji kampanye.
"Nah itu kan membutuhkan tim atau membutuhkan orang yang sejak awal terlibat merumuskan itu, dengan kata lain itu menunjukkan secara implisit bahwa ada beberapa di kalangan partai-partai pendukung (Jokowi-Ma'ruf)," ucapnya kepada wartawan, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tinggal Tunggu...
Sambungnya, sehingga, ia menilai penolakan tersebut terjadi karena dapat menggangu program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat.
"Nah itu aspek idealis normatif, misalnya itu kan mereka merubah atau semacam kontradiksi di dalamnya," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan visi antara Jokowi dan Prabowo memiliki perbedaan. Sehingga, hal tersebut berdampak kegaduhan jika partai oposisi bergabung di pemerintahan.
Baca Juga: Lingkaran Terdekat Prabowo dan Jokowi Sudah Atur Waktu...
"Itu sama saja menarik kekuatan oposisi yang sebenarnya sudah ada di luar ditarik ke dalam, dan tentu itu punya risiko yang mengurangi kelincahan kinerja pemerintahan Jokowi dengan kabinetnya gitu," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
