Jangan Mendikte Jokowi

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak semua pihak agar menyerahkan masalah penunjukan menteri sepenuhnya kepada presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Amin wilayah Jabar ini berharap, semua pihak tidak terlalu mendikte atau memaksakan diri mengajukan calon menteri.

"Untuk itu saya memandang bahwa seluruh otoritas penunjukan menteri adalah kewenangan presiden. Tak elok rasanya kita harus mendikte presiden untuk ngomong soal penjatahan menteri," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut Dedi, sebaiknya biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa mereka dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun.

Baca Juga: Minta Jatah Menteri ke Jokowi, PDIP: Hanya Manuver

Partai dan semua pihak, jangan terlalu mendikte dan memaksakan diri. Sebab, harapan masyarakat terhadap presiden adalah mendapat menteri-menteri yang sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja sama dengan presiden.

"Sehingga ketika jadi menteri, maka dia mengabdi kepada presiden bukan kepada partai. Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas," katanya.

Terkait penentuan calon menteri, presiden tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Misalnya, presiden bekehendak mengambil nama A, B, C, D. Dia mampu pada bidangnya, kemudian orang itu secara politik kebetulan punya afiliasi dengan partai A, ya tidak masalah jika presiden berkehendak. Atau partai B, misalnya, menginginkan banyak nama untuk jadi menteri. Tapi secara kebetulan dari sisi personalitas dan postur, yang bersangkutan tidak begitu cukup mumpuni untuk bekerja pada bidang-bidang yang tersedia, ya jangan juga itu dipaksakan.

"Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik," imbuhnya.