Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) menunjukkan buku berjudul Jokowi People Power saat jeda pemeriksaan untuk Shalat Jumat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Amien Rais diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais tidak masuk akal. Terlebih, syarat rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais yaitu meminta jatah menteri sebanyak 45 persen untuk oposisi, sedangkan sisanya diberikan kepada koalisi.
"Saya kok melihat ini sebagai logika demokrasi yang aneh," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/7/2019).
Baca Juga: Kalau AHY Enggak Jadi Menteri, Demokrat Siap Jadi Oposisi?
Baca Juga: Pak Amien Bijak Banget...
Lanjutnya, ia menyebut sala satu konsekuensi dalam sistem demokrasi voting seperti yang diterapkan di Indonesia adalah kemunculan pihak-pihak yang merasa tak diakomodir.
Namun, ia mengatakan kondisi tersebut bukan menjadi alasan untuk bagi-bagi jabatan. Ia juga mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Amien yang meminta 'jatah kekuasaan' dengan dalil rekonsiliasi.
"Rumus demokrasi dari mana ini? Rekonsiliasi kok dimaknai dengan hitung-hitungan perolehan hasil suara pemilu?" tutupnya.
Sebelumnya, Amien Rais memberikan syarat agar oposisi bergabung dengan koalisi. Syarat pertama, yakni bagi-bagi kursi 45 persen untuk oposisi dan 55 persen untuk koalisi.
Sedangkan yang kedua, ia meminta Jokowi harus memenuhi program-program pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang sebelumnya digagas semasa kampanye.
"Kalau mungkin ya Alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah kita di luar. Oposisi," tegas Amien.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
