Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan terdapat masalah tata kelola di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) soal padamnya listrik di Jabodetabek serta beberapa wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8).
Baca Juga: Listrik Padam di Jakarta, Berapa Total Kerugiannya? Ini Kata Anies
"Pemadaman lampu kami sayangkan ada dua hal yang yang paling penting dalam pemedaman lampu. Pertama adalah tidak ada pemberitahuan apapun soal pemadaman lampu, tiba-tiba saja. Itu menunjukkan tata kelola di PLN ini punya masalah," ucap Choirul di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Adapun kedatangan Choirul ke KPK untuk berkoordinasi dengan lembaga antirasuah itu terkait masalah lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur.
"Kenapa kok tidak ada "emergency" yang jelas sejak awal kalau ada kan "planning" untuk pencegahan bisa lah itu tidak terjadi sehingga mati (listrik) lah seperti kemarin. Ditambah ternyata pemulihannya juga bermasalah sampai di rumah saya tadi mau berangkat masih mati, habis hidup terus mati kembali," tuturnya.
Soal apakah pihaknya memberikan rekomendasi terkait padamnya listrik itu, ia menyatakan bahwa Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Ombudsman.
"Komnas HAM memberikan perhatian terhadap matinya listrik ada baiknya memang Komnas HAM lagi menjajaki dengan Ombudsman. Kalau soal tata kelola pelayanan publik yang macam-macam yang paling menonjol Ombudsman. Dalam konteks HAM, ini hak publik tidak hanya soal keterbutuhan pelayanan tetapi rasa aman," kata Choirul.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
