Ekonom Unisba: Riset Bappenas Bukti Program Pertanian Berkontribusi Paling Besar Bangun Negara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merilis hasil riset tentang efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menyimpulkan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai salah satu instansi yang efektif memanfaatkan anggaran belanjanya dan berdampak paling tinggi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Terkait hal ini, ekonom dari Universitas Islam Bandung (Unisba) Rabiatul Adwiyah mengungkapkan, dalam riset Bappenas yang dimaksud, belanja barang Kementan berupa alat mesin pertanian (alsintan) lebih besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan atau masyarakat ketimbang belanja barang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa pengadaan kapal.

Setiap peningkatan 1% belanja alsintan mendorong 0,33% peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di daerah. Sementara setiap peningkatan 1% belanja pengadaan kapal hanya mendorong 0,13% peningkatan subsektor perikanan di daerah.

"Torehan ini tentu signifikan dengan program terobosan dan implementasinya di lapangan karena Mentan Amran Sulaiman serius mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia. Faktanya, pertanian saat ini modern. Alsintan modern tidak hanya di Jawa atau sentra produksi, tapi sudah sampai ke lahan pertanian di pelosok atau perbatasan," jelas Rabiatul di Bandung, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Kementan Klaim Kinerja Sektor Pertanian Melesat Naik

Menurut Sekretaris Pusat Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unisba ini, selain dari program terobosan dan fakta di lapangan, hasil riset Bappenas selaras dengan capaian pembangunan pertanian dalam mengangkat kinerja makro perekonomian.

Misalnya, dengan menganalisis data yang dihasilkan BPS, ekspor komoditas pertanian pada 2013 hanya 33 juta ton, namun di 2018 melonjak tajam jadi 42,5 juta ton sehingga ada kenaikan 9 juta ton dan rata-rata kenaikan ekspor per tahunnya 2,4 juta ton. Di 2019, pelbagai pemberitaan menyebutkan Mentan Amran menargetkan kenaikan ekspor sebanyak 45 juta ton.

"Saya kira target ini optimis bisa dicapai karena semua infrastruktur dan kebutuhan petani lainnya sudah terbangun di era pemerintahan Jokowi-JK. Tidak lagi baru tahap membangun atau menyediakan apa yang dibutuhkan petani. Buktinya, Pak Jokowi menyaksikan sendiri pertanian di Sumatera Utara sudah menggunakan alsintan modern," terangnya.

Kedua, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan, berdasarkan Global Food Security Index 2018, peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik, yakni dari 72 di 2014 menjadi 65 di 2018 dari 113 negara.

Data ini tentunya didukung fakta, adanya penyediaan makanan bagi masyarakat dan bahan baku bagi beberapa industri, sehingga tidak terjadi gejolak harga. Kondisi ini dibuktikan oleh data BPS yang menyebutkan terjadi penurunan inflasi bahan makanan, yakni dari 2013 sebesar 11,71% menjadi 1,26% di 2017.

Baca Juga: Kementan Dukung Petani Nganjuk Tanam Kedelai Sebelum Bawang Merah

"Kedua fakta ini merupakan contoh nyata ketersediaan pangan kita berhasil dijamin pemerintah. Hal ini terjadi salah satunya karena belanja barang Kementan benar-benar efektif dan tepat memacu peningkatan produksi," tegas Rabiatul.

Karena itu, Rabiatul berharap dengan rentetan keberhasilan ini dan merujuk hasil riset Bappenas, agar pembangunan pertanian ke depan dapat berkelanjutan dalam periode berikutnya, Kementan minimal harus dinakhodai oleh pemimpin seperti saat ini. Tidak sekadar teori, tapi hasil nyatanya jelas memberikan kemaslahatan seluruh umat.

"Jika hal di atas terjadi, bukan sesuatu yang mustahil jika pertumbuhan ekonomi 7% dapat diwujudkan dan nilai gini ratio Indonesia semakin mengecil. Apalagi pengurusan izin ekspor dan apa pun di Kementan saat ini sudah berbasis online dan satu pintu. Kemajuan bisnis pertanian pun saat ini patut apresiasi," ujarnya.