Pelindo II (Persero) atau IPC terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan melakukan modernisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan, sebagai upaya menekan biaya logistik di Tanah Air, | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Pengamat politik dari LIPI Aisah Putri merespons kebijakan pemerintah yang menyetujui pengadaan mobil baru untuk menteri-menteri periode 2019-2024, dari APBN 2019.
Ia menyayangkan adanya pembelian mobil baru tanpa adanya penjelasan urgensi pergantian mobil lama. Bahkan, ia menilai hal tersebut sebgai bentuk pemborosan.
"Apalagi jika kondisi mobil menteri sebelumnya masih fit dan baik untuk dipakai oleh menteri pada periode mendatang. Hal ini tentu saja bentuk dari pemborosan anggaran yang perlu dikritisi oleh rakyat karena pembelian ini menggunakan uang rakyat," katanya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).
Baca Juga: Rencana Mobil Baru untuk Menteri, Jokowi Terancam
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp147 M untuk Beli Mobil Dinas Baru, Gerindra Marah-Marah!!
Lanjutnya, ia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil baru tersebut. Sebab, mobil sedan Crown Royal Saloon yang biasa digunakan para menteri masih bisa berjalan dan tidak perlu diganti.
"Terkait dengan hal ini, pemerintah harus membuka secara terang benderang tentang alasan pembelian mobil baru ini," tegasnya.
Sambungnya, "Dan jika dirasa oleh publik sebagai langkah yang tidak tepat maka pemerintah seharusnya bersedia untuk mengevaluasi kembali keputusan pembelian itu," tukasnya
Diketahui, pengadaan mobil dinas baru untuk menteri sudah dimulai pada Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dialokasi lebih dari Rp147 miliar. Lelang tender oleh PT Astra International Tbk-Tso. .
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
