DPR Setuju Akses WNA ke Wilayah Papua Dibatasi, Apa Efektif?

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung pemerintah membatasi akses bagi turis dan warga negara asing ke Papua dan Papua Barat.

Baca Juga: Wiranto Setuju Panglima dan Kapolri Ngantor di Papua

"DPR juga meminta Kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa.

Hal itu terkait adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi di Papua serta adanya pembatasan akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat seperti kasus pemulangan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Australia.

Bamsoet juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas pembatasan sementara WNA masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

"Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira juga mendukung langkah pemerintah membatasi warga negara asing masuk ke Papua dan Papua Barat, asalkan keberadaan mereka diduga menginternasionalisasikan masalah Papua.

"Tidak ada salahnya kita membatasi warga negara asing yang ada di Papua selama mereka memberikan indikasi keberadaannya justru mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengatakan dalam situasi seperti saat ini, masalah Papua, peristiwa yang terjadi di dalam dampak dan targetnya adalah ingin menginternasionalisasi masalah di Papua.

Karena itu menurut dia, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tidak masalah membatasi WNA yang ada di Papua.

"Misalnya, pekan lalu saya ada di Belanda, masalah Papua di luar negeri dilihat sebagai persoalan rasialis dan diskriminasi, padahal sebenarnya tidak seperti itu," ujarnya.