Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai per 2 Januari 2019 sebanyak 208.053.613 jiwa. | Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemintahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur dengan yang menghabiskan dana hingga Rp500 triliun.
Bahkan, ia menyarankan lebih baik dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperi menutupi kerugian Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Lebih baik dana sebesar itu dialihkan untuk menutupi kerugian yang dialami BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebesar Rp28,5 triliun," cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, seperi yang dikutip, WE Online, Rbau (4/9/2019).
Baca Juga: DPR Tolak Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Diminta...
Baca Juga: Agar Kembali Sehat, Ini 3 Resep Obat untuk BPJS Kesehatan Versi Rizal Ramli
Lanjutnya, ia juga meminta pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap direksi BPJS Kesehatan.
"Langkah pertama dengan mendalami enam akar masalah utama yang ditemukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tegasnya.
Sambungnya, "Kritik jangan dicuekin, jadikan masukan, dibahas, dievaluasi, diselidiki, lakukan analisa, data BPKP itu kuat sekali untuk jadi bahan," tukasnya.
Ia juga berharap pemerintah bisa membuka hati dan jangan keras kepala. "Atau jangan - jangan 'ndableg'," cetusnya.
Tambahnya, seharusnya negara punya komitmen membuat masyarakatnya sehat dan sejahtera.
"Maka negara punya tanggungjawab bantu rakyat sesuaikan tarif (BPJS). Gini aja kok enggak paham sih. Negara yang harus menyesuaikan tarif, jangan rakyat yang disuruh menyesuikan," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
